TNI Juga Dinilai Jadi Korban Kudeta 1965, Kekuatan Melemah akibat Dwifungsi

Kompas.com - 30/09/2016, 20:50 WIB
Kristian Erdianto Pengamat Politik dan Keamanan Kusnanto Anggoro dalam senuah diskusi yang digelar oleh PARA Syndicate, Jumat (30/9/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak teori yang dikemukakan oleh para akademisi, sejarawan, maupun pengamat seputar peristiwa pembunuhan tujuh perwira militer Angkatan Darat pada 30 September-1 Oktober 1965 atau dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S).

Hingga saat ini tidak diketahui siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Pengamat politik dan keamanan, Kusnanto Anggoro, meyakini satu teori yang mengatakan bahwa G30S merupakan upaya kudeta Soeharto terhadap Presiden Soekarno.

Kudeta tersebut didorong oleh kekhawatiran pihak militer, khususnya AD, atas kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Saya meyakini saat 1965 itu adalah kudeta Soeharto," ujar Kusnanto dalam sebuah diskusi "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Imbas dari peristiwa tersebut, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan PKI.

Namun, menurut Kusnanto, tidak hanya PKI yang menjadi korban dari upaya kudeta tersebut, tetapi juga TNI sebagai sebuah institusi.

"TNI itu korban kudeta 1965 sebagai sebuah institusi. Sejak saat itu kekuatan militer menurun di Asia Tenggara," kata Kusnanto.

Kusnanto menjelaskan, pasca-1965 Soeharto memegang peranan dan kendali yang besar di tubuh militer.

Namun, Soeharto keliru dalam menerapkan konsep dwifungsi ABRI yang digagas oleh Jenderal AH Nasution.

Menurut Kusnanto, saat itu Nasution menerapkan konsep dwifungsi ABRI terkait urusan di luar pertahanan dan perang hanya berlaku saat keadaan darurat.

Sementara di mata Soeharto, tugas TNI dalam bidang non-pertahanan dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam kegiatan sehari-hari. Artinya, tidak ada lagi pemisahan antara fungsi TNI dalam keadaan darurat dan situasi damai.

Kusnanto menyebutnya sebagai penyimpangan doktrinal.

"Ini sebenarnya merupakan suatu penyimpangan doktrinal dari apa yang sebelumnya digariskan oleh Jenderal Sudirman dan Nasution," ucapnya.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X