Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marwah Daud Bela Dimas Kanjeng, Jimly Minta Ilmuwan-Cendekia Berpikir Benar

Kompas.com - 30/09/2016, 13:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan, tindakan Marwah Daud yang disebut telah membela Taat Pribadi dan padepokan Dimas Kanjeng tidak terkait dengan posisinya sebagai Dewan Pakar sekaligus mantan presidium ICMI.

Menurut Jimly, ICMI sama sekali tidak bertanggungjawab terkait segala tindakan Marwah Daud yang dianggap bersifat pribadi terkait kasus Taat Pribadi.

"Secara organisasi ICMI tidak bertanggungjawab terkait segala hal yang bersifat pribadi karena itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota dan pengurus ICMI. Tindakan Marwah Daud tidak terkait dengan posisinya sebagai anggota Dewan Pakar ataupun Mantan Presidium ICMI," ujar jimly melalui keterangan tertulisnya, Jumat (30/9/2016).

(baca: Pernyataan Lucu Dimas Kanjeng yang Membuat Polisi Terpingkal-pingkal)

Jimly mengatakan, ICMI tidak akan pernah membenarkan apalagi memberikan dukungan kepada siapapun yang melakukan perbuatan maksiat, baik menurut syari'at agama maupun menurut hukum negara dan menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

Jimly juga memberikan klarifikasi bahwa ICMI tidak akan pernah membenarkan siapapun melakukan kemaksiatan dan tindakan yang melanggar hukum negara.

Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada segenap anggota ICMI agar sungguh-sungguh menjadi teladan untuk pencerahan bagi umat.

(video: Marwah: Apa yang Dilakukan Dimas Kanjeng Benar)

“Kepada para ilmuwan dan cerdik cendekia di mana saja berada, ICMI mengajak dengan segala kesungguhan untuk senantiasa berpikir dan berzikir dengan benar agar kita dapat menjadi teladan untuk pencerahan kepada umat serta kehidupan bangsa dan kemajuan peradaban ke tingkat yang semakin tinggi,” kata Jimly.

“Kalau soal Kasus Padepokan Kiai Kanjeng, baiknya kita percayakan saja kepada aparat penegak hukum dan keadilan. Semua yang benar adalah benar dan yang salah pasti terbukti pada waktunya,” tambahnya.

Taat Pribadi dan pengikutnya ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur di Padepokannya pada 22 September 2016 lalu.

(baca: Bareskrim Usut Laporan Penipuan Dimas Kanjeng Rp 25 Miliar)

Dia memiliki sebuah padepokan bernama Dimas Kanjeng yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur.

Mereka yang datang ke padepokan tak hanya ingin berguru ilmu agama. Sebagian dari mereka kepincut janji Taat Pribadi yang dipercaya bisa mengeluarkan uang dari tangannya secara tiba-tiba.

Tak hanya itu, dia dipercaya bisa menghadirkan peti berisi uang dan ruangan yang penuh uang kertas.

(baca: Kaum Intelek Pun Percaya Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Apa Sebabnya?)

Korbannya tak hanya warga sekitar padepokan, tapi juga dari berbagai daerah, termasuk luar Pulau Jawa. Pengikutnya juga beragam latar belakang.

Ada yang cendekiawan, pengusaha, bahkan pensiunan Polri dan TNI. Salah satu pengikut setianya adalah Marwah Daud Ibrahim yang kini dipercaya sebagai pucuk pimpinan Yayasan Padepokan Kanjeng Dimas.

Marwah merupakan doktor komunikasi internasional lulusan American University Washington DC dan pernah menduduki kursi anggota DPR RI selama tiga periode.

Kompas TV Penipuan oleh Dimas Kanjeng Capai Rp 25 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com