Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Beri Gambaran Mahalnya Biaya Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 29/09/2016, 18:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kontestasi Pilkada DKI Jakarta menyedot banyak perhatian dari berbagai kalangan. Perhatian tidak hanya diberikan kepada siapa calon yang akan maju, tetapi juga berapa biaya yang harus dikeluarkan saat kampanye.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menceritakan pengalamannya saat menjadi tim pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama saat mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012 silam.

Pada dasarnya, ungkap Masinton, ada dua tim utama di dalam struktur pemenangan calon. Masing-masing tim bertanggung jawab atas target kampanye yang harus mereka capai.

"Ada tim udara dan tim darat," kata Masinton saat berbincang dengan Kompas.com di Kompleks Parlemen, Kamis (29/9/2016). B

Saat itu Masinton masuk sebagai “tim darat”. Berdasarkan catatan laporan yang diterima KPUD DKI Jakarta saat itu, besaran dana kampanye yang dikeluarkan pasangan Jokowi-Ahok sebesar Rp 27,5 miliar.

Apa saja komponen yang dikeluarkan? Masinton menjelaskan, dalam setiap kampanye biasanya dilakukan pertemuan tertutup dan pertemuan terbuka dengan konstituen.

Untuk setiap pertemuan terbuka, setidaknya terdapat minimal 5.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Saat itu, ia mengaku, konstituen pendukung Jokowi-Ahok tidak diberi uang transport untuk setiap kegiatan. Mereka hanya diberikan konsumsi berupa makanan berat, camilan dan air mineral.

Untuk menghemat pengeluaran, konsumsi diberikan melalui sistem pool dengan membangun dapur umum.

Sebenarnya, pemberian uang transport atau tidak tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Namun, jika harus mengeluarkan uang transport, maka besaran itu minimal Rp 50.000 per orang.

"Tinggal dikalikan saja," ujarnya.

Diperkirakan, pengeluaran uang transpor untuk sekali kampanye terbuka mencapai Rp 250 juta. Jumlah itu diluar uang makan dan sewa bus atau kendaraan lain untuk membawa konstituen ke lokasi.

Sementara itu, biaya sosialisasi juga tak kalah mahal. Tim darat misalnya, bertugas untuk menyediakan baliho, leaflet, spanduk, poster, kaos, hingga pin bergambar pasangan calon.

Sedangkan tim udara bertugas untuk membangun opini melalui media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online.

"Belum lagi media sosial, seperti Twitter, Instagram, Path. Itu ada tim sendiri yang tidak murah," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com