Jakob Oetama, PK Ojong, dan Sejarah di Balik Lahirnya "Kompas"

Dampak polarisasi politik

Dikutip dari buku Syukur Tiada Akhir (2011), kehadiran Kompas berawal dari situasi politik yang terbilang tegang dan begitu terpolarisasi ketika itu.

Setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, setidaknya ada tiga kekuatan politik besar.

Pertama, adalah Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Dekrit Presiden menyebabkan konsolidasi kekuasaan dan politik terpusat kepada Bung Karno, yang menjalankan praktik demokrasi terpimpin.

Kedua, adalah Partai Komunis Indonesia yang merapat pada Bung Karno. PKI juga memiliki sejumlah media yang menjadi corong partai dan menyebarkan pemikirannya secara masif.

Dalam beberapa hal, pemikiran itu dinilai cenderung membelenggu masuknya informasi dari luar.

Ketiga, adalah kekuatan ABRI yang berusaha meredam kekuatan politik PKI. ABRI berusaha menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat dan politik yang non atau anti-komunis.

Menurut penuturan mantan Menteri Perkebunan Frans Seda, ide mengenai perlunya kehadiran koran non-partai muncul atas permintaan Menteri/Panglima TNI Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani.

Frans Seda yang sewaktu itu mewakili Partai Katolik pun diminta Ahmad Yani dengan tujuan itu.

Selanjutnya, Frans Seda menemui Ketua Umum Partai Katolik Ignatius Joseph Kasimo untuk merealisasikan ide tersebut.

Miniatur Indonesia

Duet Jakob Oetama dan PK Ojong yang saat itu sudah mendirikan Intisari kemudian dilibatkan dalam ide yang digulirkan Ahmad Yani.

Awalnya, Jakob dan Ojong menolak permintaan itu. Jakob menulis alasannya dalam Tajuk Rencana di Kompas, yang juga sebagai obituari dalam mengenang PK Ojong.

"Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan surat kabar Kompas. Lingkungan politik, ekonomi, dan infratruktur pada masa itu tidak menunjangnya," tulis Jakob pada koran yang terbit 2 Juni 1980 itu.

Namun, keduanya kemudian sepakat. Dengan catatan, koran baru itu bukan corong partai, berdiri di atas semua golongan, bersifat umum, dan berdasarkan kemajemukan Indonesia.