Nazaruddin Berharap Kerugian Negara akibat Dugaan Korupsi E-KTP Bisa Kembali

Kompas.com - 28/09/2016, 22:23 WIB
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan putusan, Rabu (15/6/2016). Nazaruddin yang juga sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi wisma atlet itu, divonis oleh majelis hakim Tipikor dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). TRIBUN NEWS / HERUDINMantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan putusan, Rabu (15/6/2016). Nazaruddin yang juga sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi wisma atlet itu, divonis oleh majelis hakim Tipikor dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/9/2016).

Nazaruddin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik atau e-KTP.

Usai pemeriksaan, Nazaruddin berharap kerugian negara senilai Rp 2 triliun akibat kasus tersebut dapat kembali ke negara.

"Kami percaya sama KPK. Kerugian uang negara yang Rp 2 triliun itu mudah-mudahan bisa kembali," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Nazaruddin menuturkan telah banyak perkembangan dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK. Menurut dia, tinggal menunggu waktu hingga KPK mengumumkan kepada publik.

"Mudah-mudahan sebentar lagi diumumkan," ucapnya.

Selain itu, Nazaruddin kembali menuding mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus itu. Gamawan dituding menerima gratifikasi melalui adiknya.

"Tentang aliran ke Gamawan itu, ada yang diserahkan ke adiknya 2,5 juta dollar AS," kata Nazaruddin.

Ini bukan tudingan pertama Nazaruddin yang diarahkan kepada Gamawan. Usai diperiksa kemarin, Nazaruddin juga menyebut nama Gamawan Fauzi.

"Sekarang yang pasti e-KTP sudah ditangani oleh KPK. Kami harus percaya dengan KPK, yang pasti Mendagri harus tersangka," ujarnya.

(Baca: Nazaruddin Kembali Sebut Keterlibatan Mantan Mendagri dalam Korupsi Proyek KTP Elektronik)

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X