Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Pemeliharaan Lingkungan di Garut Dipertanyakan

Kompas.com - 28/09/2016, 20:31 WIB
Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengelola Pondok Pesantren Ekologi At-Tharia Garut, Ibang Lukmanurdin, menilai bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut tidak transparan. Salah satunya mengenai anggaran ekologi Sungai Cimanuk.

"Pemerintah tidak pernah transparan dalam hal anggaran. Makanya masyarakat sulit untuk memantau penggunaan anggaran ekologi," ujar Ibang, Rabu (28/9/2016).

Ibang menjelaskan, pemerintah pasti menganggarkan dana untuk pemeliharaan lingkungan Cimanuk. Namun, karena tidak transparan, masyarakat tidak tahu besaran maupun penggunaan anggaran tersebut.

"Kami mempertanyakan anggaran yang luar biasa itu," ucapnya.

Menurut dia, selama ini anggaran tersebut digunakan untuk program-program bersifat seremonial. Ketika habis proyek, program pun ditinggalkan.

"APBD Garut tidak berbasis ekologi. Ditambah dengan pemisahan pendidikan dengan ekologi karena ekologi bukan hanya menanam," kata dia.

Belum lagi perusahaan besar yang tidak berizin. Ketika mereka melakukan eksploitasi, pertanyaan kemudian, apakah itu tidak dianggap perusak ekologi. "Hari ini negara dikendalikan pasar dan modal," imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sumarna mengatakan, anggaran untuk Sungai Cimanuk terbagi di banyak instansi. Persoalan hutan, misalnya, ada di Perhutani. Ada pula dana dari pemerintah daerah dan lainnya.

Persoalannya, kata Anang, penanganan lingkungan selama ini hanya berkutat pada penanaman pohon. Yang penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga hutan.

"Kalau hanya menanam, nanti siapa yang merawatnya," ucapnya.

Secara ekonomi, masyarakat pasti berpikir, menanam sayuran dibarengi pohonan keras kurang menguntungkan.

Namun, hal ini harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi kerusakan hutan. Untuk mengetahui persoalan di Cimanuk dan seberapa parah, pihaknya akan melakukan investigasi.

"Investigasi ini untuk mencari solusi, bukan menghukum atau menyalahkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com