Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Buruh Migran Eni Lestari Anggap Kesempatan Bicara di Sidang PBB Bukan Keajaiban

Kompas.com - 28/09/2016, 13:45 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua International Migrants Alliance (IMA) Eni Lestari mengatakan, kehadirannya dalam pertemuan KTT Pengungsi dan Migran di Forum Sidang PBB di New York, bukan merupakan sebuah keajaiban.

"Saya ingin menanggapi sorotan media yang melihat saya bicara di forum PBB seakan sebagai keajaiban," ujar Eni, dalam Dialog Publik Menakar Hasil KTT 71 dan Menguatkan Keadilan dan Perlindungan Sejati bagi BMI di Kantor PGI, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Menurut Eni, kehadirannya sebagai pembicara di forum tersebut bukan berdasarkan keberuntungan semata.

"Saya bicara di PBB bukan keberuntungan semata, tapi perjuangan panjang migran menuntut pengakuan hak," kata Eni.

Eni, yang telah 15 tahun menjadi aktivis ini, mengatakan, perjuangannya membela hak-hak migran dibantu oleh banyak pihak, terutama rekan sesama migran di dunia internasional.

Atas dasar itu, PBB pun merekomendasikan IMA mendaftarkan diri membicarakan soal migran dan migrasi.

"Jadi masuknya saya ke PBB merupakan perjuangan kolektif banyak pihak," tambah Eni.

Pada Rabu (21/9/2016), aktivis pekerja migran Indonesia diundang berpidato dalam pertemuan KTT Pengungsi dan Migran di forum Sidang MU PBB di New York.

Perempuan asal Kediri, Jawa Timur, ini dipilih berpidato setelah melalui seleksi yang ketat.

Dari 400 orang yang mengajukan diri, ia terpilih bersama delapan orang lainnya. 

Kesempatan ini, bukan yang pertama kali bagi Eni berbicara di forum PBB. Namun, ini kali pertama di tingkat sidang umum.

Ia berharap kehadirannya di sidang umum PBB tahun ini bisa membuka mata masyarakat dan mempertanyakan sistem di Indonesia yang menyebabkan perempuan-perempuan Indonesia tidak punya masa depan di negerinya sendiri.

“Kami tampil di summit ini karena putus asa, karena bicara dengan pemerintah di level nasional, baik pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan. Belum tentu mereka mau mendengar,” ujar dia.

Sebagai ketua International Migrants Alliance, Eni akan menindaklanjuti rencana PBB terkait rancangan sejumlah kesepakatan internasional terkait nasib migran.

Ia juga mendesak Pemerintah RI untuk memperlakukan buruh migran selayaknya manusia, bukan hanya data atau angka, apalagi hanya sebagai sumber devisa.

Menurut catatan Departemen Ketenagakerjaan RI, saat ini ada enam juta lebih TKI di seluruh dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com