Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sitompul: Kenapa Enggak Berani Pecat Aku?

Kompas.com - 28/09/2016, 10:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan sejumlah kader Demokrat agar tak sembarangan bicara, menganjurkan agar ia mundur dari partai.

Partai Demokrat, kata dia, adalah milik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan milik kader-kader tertentu.

Hal tersebut menanggapi kritik beberapa kader Demokrat terkait dukungan Ruhut terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Pilihan Ruhut berbeda dengan keputusan partai yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Terakhir, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempersilakan kader Demokrat yang berbeda pandangan untuk mengundurkan diri atau menempuh jalan lain.

"Partai bukan milik dia atau keluarga. Jangan dia sembarang ngomong, nanti statement dia diketawain kodoknya Pak Jokowi yang ada di Istana Bogor," kata Ruhut, saat dihubungi, Rabu (28/8/2016).

(Baca: Ibas Minta Kader yang Membelot untuk Mundur, Ini Tanggapan Hayono Isman)

Ia menegaskan siap dipecat jika pilihannya dianggap mengganggu partai.

Selama ini, lanjut Ruhut, SBY bersikap demokratis dan tak pernah memaksanya untuk mendukung calon tertentu pada Pilkada DKI.

Ruhut pun meyakini, SBY sangat menyayangi dirinya dan mengetahui bahwa tak ada kader yang berkemampuan seperti dia di Demokrat.

"Kan aku sudah bilang, (kalau) aku salah, pecat. Itu saja. Kenapa enggak berani pecat aku? Ada apa?" ucap Ruhut.

"Dia (SBY) menghormati aku punya langkah, kok. Dia saja enggak ngomong (mundur)," lanjut dia.

Ibas sebelumnya mengatakan bahwa merupakan suatu kewajaran andaikata kader partai berbeda pendapat jika keputusan belum diambil oleh internal partai.

Namun, jika partai telah membuat keputusan, kata Ibas, kader harus bersatu dan berjuang bersama.

"Ketika keputusan berjenjang, akuntabel, dan transparan sudah diambil, maka sejak itulah semua kader harus berjuang bersama, bersatu untuk menyukseskan keputusan tersebut, begitulah etika politiknya," kata Ibas, melalui keterangan tertulis, Selasa (27/9/2016).

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com