Sekjen Golkar Ancam Kader yang Tak Dukung Ahok-Djarot

Kompas.com - 27/09/2016, 10:21 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016). KOMPAS.COM/ANDREAS LUKAS ALTOBELIBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengakui, ada sebagian kader partainya yang membelot dari keputusan mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Ia memastikan akan ada sanksi bagi para kader yang membangkang tersebut.

Hal itu disampaikan Idrus dalam Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Hadir ratusan kader Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR, DPRD, dan Kepala Daerah.

(baca: PKS Akui Ada Perjanjian agar Anies-Sandiaga Pimpin Jakarta hingga 2022)

Idrus awalnya hanya menegaskan bahwa seluruh kader Golkar harus mengikuti kebijakan partai.

Setelah itu, ia menyinggung keputusan Golkar yang mendukung Ahok-Djarot bersama PDI-P, Nasdem dan Hanura.

"Kalau ada antara kita tak mengikuti kebijakan, seperti DKI kemarin, kita mencalonkan Ahok-Djarot ada satu dua kader mendukung lain, kita jalankan penegakan disiplin," kata Idrus.

(baca: Ahok Berterima Kasih pada Ruhut Sitompul dan Hayono Isman)

Idrus menegaskan bahwa penegakan disiplin harus dilakukan kepada kader yang tak menjalankan instruksi partai, demi soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut.

Namun, Idrus tak menyebut penegakan disiplin dan sanksi apa yang akan diberikan.

"Kalau tidak ada penegakan disiplin, mereka akan seenaknya terus," ucap Idrus.

Ahok-Djarot bakal melawan dua pasangan lainnya. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni didukung empat parpol, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno didukung Partai Gerindra dan PKS.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X