Kasus Pembunuhan Salim Kancil Dinilai Belum Sentuh Aktor Intelektual

Kompas.com - 26/09/2016, 20:31 WIB
Aksi Diam Mengenang Satu Tahun Kematian Salim Kancil di Bundaran HI, Jakarta, Senin (26/9/2016). aksi ini dilakukan untuk mengajak publik mengenang setahun kematian Salim Kancil sekaligus mengingat masih banyak aktivis lingkungan yang harus mendapat keadilan. Dimas Jarot BayuAksi Diam Mengenang Satu Tahun Kematian Salim Kancil di Bundaran HI, Jakarta, Senin (26/9/2016). aksi ini dilakukan untuk mengajak publik mengenang setahun kematian Salim Kancil sekaligus mengingat masih banyak aktivis lingkungan yang harus mendapat keadilan.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidikan kasus pembunuhan Salim Kancil diyakini belum menyentuh aktor utama. 

Salim adalah aktivis lingkungan yang dibunuh sejumlah orang lantaran getol menolak aktivitas penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang, tahun lalu. 

Kepala Divisi Advokasi Hak Ekonomi Sosial Budaya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ananta Setiawan mengatakan, proses hukum kasus kematian Salim Kancil hanya menyasar pelaku lapangan.

Pasalnya, perusahaan tambang yang diduga terlibat, bahkan bisa jadi sebagai otak kejahatan, belum pernah diadili.

"Kasus ini bukan hanya melibatkan Kades Selok Awar-awar yang ditahan pihak kepolisian. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang bermain di situ. Itu belum pernah terungkap," kata Ananta usai aksi diam di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Selain itu, lanjut Ananta, adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan perusahaan tambang kepada sejumlah pihak belum ditelusuri penyidik kepolisian.

Padahal, dugaan tersebut sudah disaksikan dalam persidangan oleh Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono.

(Baca: Kontras Peringati Satu Tahun Kematian Salim Kancil)

"Belum lagi kesaksian kades yang menyebutkan ada penyaluran uang sekian juta sebagai bentuk gratifikasi juga tidak pernah tersentuh sampai sekarang," tambah Ananta.

Ananta menuturkan, kasus ini semakin menunjukkan ketidakberpihakan negara ketika proses peradilan terkait kasus Salim Kancil masih lambat dilakukan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X