Kontras Peringati Satu Tahun Kematian Salim Kancil

Kompas.com - 26/09/2016, 18:23 WIB
Aksi Diam Mengenang Satu Tahun Kematian Salim Kancil di Bundaran HI, Jakarta, Senin (26/9/2016). aksi ini dilakukan untuk mengajak publik mengenang setahun kematian Salim Kancil sekaligus mengingat masih banyak aktivis lingkungan yang harus mendapat keadilan. Dimas Jarot BayuAksi Diam Mengenang Satu Tahun Kematian Salim Kancil di Bundaran HI, Jakarta, Senin (26/9/2016). aksi ini dilakukan untuk mengajak publik mengenang setahun kematian Salim Kancil sekaligus mengingat masih banyak aktivis lingkungan yang harus mendapat keadilan.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sembilan orang berdiri mematung menggunakan caping bertuliskan 'Tanah untuk Rakyat' di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (26/9/2016).

Mereka membawa papan kayu berwarna merah bertuliskan '#MASIHINGAT' di dada.

Selain itu, beberapa poster berlatar putih dan hitam bertajuk 'Di Tanah Kami Nyawa Tak Semahal Tambang, Salim Kancil Dibunuh" turut mereka pegang.

Aksi diam itu dilakukan kelompok yang merupakan anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

(Baca: Istri Salim Kancil: Enak Saja, Suami Saya Mati, Kok Dia Hidup)

Kelompok itu beraksi untuk mengenang setahun terbunuhnya Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur.

Salim adalah petani yang sengaja dibunuh sejumlah orang lantaran menolak aktivitas penambangan pasir.

Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengajak publik mengenang setahun kematian Salim Kancil, sekaligus mengingat masih banyak aktivis lingkungan yang harus mendapat keadilan.

"Konteks hari ini tepat setahun terbunuhnya petani kecil mempertahankan tanahnya dari serangan kelompok bisnis tambang. Kami ingin menunjukkan ekspresi kepada publik bahwa kita harus ingat di luar sana masih ada Salim Kancil lain yang harus dilindungi. Jadi jangan sampai kasus ini terulang dan tidak ada keadilan untuk salim kancil lainnya," ujar Puri usai aksi.

Menurut Puri, kasus Salim Kancil merupakan contoh dari belum adanya keadilan bagi para aktivis yang bergerak di sektor perlindungan sumber daya alam.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X