Kompas.com - 26/09/2016, 17:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru besar Universitas Hasanuddin Makassar Laica Marzuki mengatakan, majelis partai tak berwenang mengusulkan pemberhentian seorang kader pada instansi di luar partai politik.

Hal ini merujuk pada usulan Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera yang merekomendasikan pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR RI.

Kewenangan Majelis Tahkim, kata Laica, hanya sebatas mencopot Fahri dari keanggotaan partai.

"Apakah bisa usulan dari parpol untuk memberhentikan yang bersangkutan dari pimpinan kelembagaan legislatif. Pendapat saya, tidak termasuk (dalam kewenangan majelis partai)," ujar Laica, yang dihadirkan sebagai ahli yang dihadirkan pada sidang gugatan Fahri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016).

Menurut Laica, pemberhentian seseorang dari jabatannya sebagai pimpinan lembaga bukan merupakan keputusan partai politik.

Dalam hal ini, yang berwenang adalah pimpinan lembaga itu sendiri, yakni DPR RI.

Laica mengatakan, dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengikat hanya untuk internal parpol, sehingga keputusan yang dibuat hanya sebatas internal.

"Kalau kasus tuntutannya jauh dari itu, seperti mundur dari lembaga legislatif, tidak boleh," kata mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu.

Jika pihak yang dipecat, yakni Fahri merasa putusan majelis partai melanggar hukum, maka upaya hukum di pengadilan bisa ditempuh.

"Karena ada hak membela diri di AD/ART partai. Apabila anggota merasa ini tidak benar, merasa teraniaya, maka bisa ajukan di pengadilan untuk perbuatan melanggar hukum," kata Laica.

Pernyataan Laica ditepis oleh kuasa hukum DPP PKS Zainuddin Paru.

Zainuddin mengatakan, pencopotan Fahri melekat pada putusan partai untuk memberhentikannya sebagai anggota.

Menurut dia, jika Fahri bukan lagi anggota PKS, maka secara otomatis tak lagi berwenang menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI.

Berdasarkan Undang-undang MD3, kata Zaunuddin, partai berhak mengusulkan kader pengganti Fahri.

"Pimpinan DPR menerima usulan itu harus berdasarkan seseorang sudah berhenti dari parpolnya. Jadi melekat, otomatis delegasi ditarik karena dia diberhentikan dari partai," kata Zainuddin.

DPP PKS memecat Fahri Hamzah lantaran dianggap telah melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Sebagai gantinya, DPP PKS menunjuk Ledia Hanifah sebagai Wakil Ketua DPR.

Surat pergantian telah dilayangkan sejak pekan lalu.

Atas pemecatan itu, Fahri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ada tiga pihak yang digugat Fahri, yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Majelis Tahkim PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.