Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantaskah Demokrat Pecat Ruhut dan Hayono?

Kompas.com - 25/09/2016, 17:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dalam pertemuan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, beberapa waktu lalu memutuskan mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam pilkada DKI Jakarta.

Berseberangan dengan keputusan itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Menyusul kemudian, Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman yang menyatakan hal serupa.

Atas adanya perbedaan pendapat antara Ruhut dan Hayono dengan Partai Demokrat, isu pemecatan pun kemudian bergulir. Sebab, sangat jelas kedua kader tersebut tidak sepaham dengan partai yang menaungi.

Lantas, apakah sebagai kader partai Demokrat Ruhut dan Hayono pantas dipecat?

Secara sederhana, Partai Politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir, dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

(Baca: Ruhut: Agus Yudhoyono Bukan Kader Demokrat, Aku Tetap Dukung Ahok)

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada satu poin yang tak bisa dilepaskan, yakni kesolidan para anggota di dalamnya. Kemudian agar partai tersebut menjadi solid, muncul kontrak politik yang kemudian menjadi kode etik para anggotanya.

Maka dari itu, menjadi persoalan krusial jika ada satu atau beberapa anggotanya justru berlainan pendapat. Pemecatan, menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil oleh partai.

Begitu juga dengan Ruhut dan Hayono. Sebab sebagai kader, keduanya mempunyai keterikatan politik dengan Partai Demokrat, yakni ketika dukungan terhadap Agus-Sylviana di Pilkada DKI Jakarta nanti telah dideklarasikan Partai Demokrat maka dapat diartikan menjadi keputusan yang harus ditaati bersama.

"Memang etika politiknya harus begitu. Semua kader Partai Demokrat harus mendukung Agus-Sylvi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan saat dihubungi, Minggu (25/9/2016).

(Baca: Dukung Ahok-Djarot, Hayono Isman Siap Terima Konsekuensi dari Demokrat)

Melihat konteks tersebut, maka terlihat jelas bahwa dunia politik sangat keras. Dunia politik sarat dengan persaingan karena semuanya menginginkan kemenangan. Substansinya, tidak ada kawan tetapi lawan dalam berpolitik.

Adapun kesepakatan untuk berkoalisi akan muncul ketika ada kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan bersama.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia (Risindo) Toto Sugiarto mengibaratkan, dunia politik seperti medan pertempuran. Bedanya, tanpa senjata. Menurut Toto, kesolidan partai menjadi sangat penting tatkala arena pertempuran sudah di depan mata.

"Dalam kondisi seperti itu, seluruh elemen partai harus satu komando jika ingin memenangkan kontestasi," kata Toto saat dihubungi, Minggu.

(Baca: Kader Demokrat Wajib Dukung Agus-Sylviana, Ruhut dan Hayono Bisa Dipecat)

Adanya pembelotan yang dilakukan oleh kader partai, lanjut dia, mengancam tujuan dari partai itu sendiri.

"Logikanya, pengkhianatan dalam kondisi peperangan amat berbahaya, karena itu, orang seperti itu harus dikeluarkan," tambah Toto.

Maka dari itu, jika nantinya Demokrat mengambil keputusan memecat Ruhut dan Hayono merupakan hal yang wajar dalam politik. Di sisi lain, kedua kader itu juga sudah menyadari koneskuensianya "membelot" dari partai.

"Kecuali jika beda pendapat itu tidak sedang dalam peperangan atau kontestasi, harus dibicarakan secara baik-baik, dicari konsensus. Itulah demokrasi di internal partai," tutur Toto.

Kompas TV Inilah Alasan Demokrat Copot Ruhut Sitompul
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com