Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Akan Turun Gunung jadi Juru Kampanye Pilkada Serentak

Kompas.com - 25/09/2016, 16:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri akan turun gunung untuk menjadi juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Pada masa kampanye 28 Oktober 2016-11 Februari 2017 nanti, Megawati akan berkeliling ke setiap daerah untuk memastikan kemenangan calon yang diusung PDI-P.

"Bu Megawati menjadi jurkam seluruh cagub dan cawagub yang diusung PDI-P. Di Papua Barat, Sulawesi Barat, Babel, Banten, Gorontalo, dan DKI dan daerah lain," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta, Minggu (25/9/2016).

Karena Megawati langsung turun gunung, lanjut Hasto, maka semua kader PDI-P di seluruh daerah baik yang menjadi anggota DPR/DPRD atau pun kepala daerah juga akan ikut mensukseskan Pilgub 2017.

Hal itu berlaku khususnya bagi kader yang memiliki daya tarik elektoral cukup tinggi seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Beberapa kepala daerah yang memang dinilai berhasil oleh rakyat itu juga akan bergotong royong," tambah Hasto.

Namun, Hasto menegaskan bahwa kader PDI-P yang menjadi menteri tidak akan ikut menjadi juru kampanye. Sebab, Presiden Joko Widodo sendiri sudah berulang kali mengingatkan agar menterinya tidak rangkap jabatan.

"Kalau menteri kami ikut fatsun yang ditetapkan Presiden. Pak Presiden meminta sleuruh jajaran kabinet kerja untuk betul-betul mampu bekerja menyelesaikan program-program pemerintahan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com