Presiden Jokowi "Todong" Arifin Panigoro Ikut Amnesti Pajak

Kompas.com - 22/09/2016, 22:23 WIB
Pemilik kelompok usaha Medco Arifin Panigoro menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/6/2013) sore. Dia datang sebagai perwakilan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) untuk menyampaikan pengaduan kepada KPK. KOMPAS.com/Icha RastikaPemilik kelompok usaha Medco Arifin Panigoro menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/6/2013) sore. Dia datang sebagai perwakilan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) untuk menyampaikan pengaduan kepada KPK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Taipan Arifin Panigoro mengaku "ditodong" oleh Presiden Joko Widodo untuk mengikuti program amnesti pajak.

Hal itu dilakukan saat Presiden melakukan sosialisasi amnesti pajak di depan konglomerat-konglomerat, di Istana Negara pada Kamis (22/9/2016).

"Aku sudah ditodong hari Selasa, aku harus (daftar amnesti pajak)," ujar Arifin seusai sosialisasi.

Ketika ditanya siapa yang menodongnya, Arifin mengatakan, "Oh, ya Presiden-lah."

Arifin berkomitmen mendaftarkan diri menjadi peserta amnesti pajak.

Akan tetapi, dia mengaku ada agenda ke luar negeri dan baru dapat mengurus pendaftaran pada pekan depan.

Arifin mengapresiasi pemerintah yang melonggarkan waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi amnesti pajak.

"Buat pengusaha kalau dilonggarkan lebih baik. Tapi ya mudah-mudahan kita selesai semua minggu depan," ujar dia.

Selain Arifin, sejumlah konglomerat di Indonesia juga tampak hadir, antara lain Alim Markus, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Oesman Sapta Odang.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X