Usai Dibebaskan, Sandera Abu Sayyaf Jalani Pemulihan Trauma di Filipina

Kompas.com - 22/09/2016, 20:19 WIB
Herman Manggak di Konsulat Jenderal RI di Davao, Kamis (22/9/2016). Foto: Handout Herman Manggak di Konsulat Jenderal RI di Davao, Kamis (22/9/2016). Foto: Handout
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok militan Abu Sayyaf kembali membebaskan seorang warga negara Indonesia yang disandera bernama Herman Manggak.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Herman telah diserahkan kepada Konsul Jenderal RI Davao Berlian Napitupulu dan akan menjalani pemulihan trauma.

"Yang bersangkutan akan ditangani oleh KJRI Davao, khususnya untuk menjalani proses pemulihan trauma," ujar Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (22/9/2016).

Herman adalah nelayan asal Bulukumba, Sulsel, yang bekerja di kapal ikan berbendera Malaysia.

Ia diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia, pada 3 Agustus 2016. Herman kemudian disekap selama 50 hari di Pulau Jolo, basis terkuat Abu Sayyaf sebelum diserahkan kepada Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

Iqbal mengatakan, Herman akan dipulangkan setelah melengkapi administrasi.

"Selanjutnya akan dipulangkan bersama tiga sandera lainnya yang dibebaskan sebelumnya," kata Iqbal.

Sebelumnya, Abu Sayyaf membebaskan tiga WNI yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ketiga sandera yang dibebaskan adalah Lorence Koten, Theodorus Kopong, dan Emanuel.

Mereka merupakan Anak Buah Kapal kapal pukat penangkap ikan LLD 113/5/F berbendera Malaysia dan diculik oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Malaysia pada bulan Juli lalu.

Kompas TV Pemerintah Tidak Akan Keluarkan Tebusan untuk Bebaskan Sandera

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X