Kompas.com - 22/09/2016, 19:54 WIB
Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016). JarotStaf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok masyarakat menyayangkan respons pemerintah yang hanya memvaksinasi ulang sebagai bentuk penanggulangan kasus vaksin palsu.

Kelompok masyarakat yang terdiri dari Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan penyesalannya ini di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar menganggap negara menyederhanakan kasus vaksin palsu dengan hanya memvaksinasi ulang.

"Dalam hal ini kami belum melihat keterlibatan negara secara nyata," ujar Rivanlee.

Menurut Rivanlee, seharusnya pemerintah bukan hanya memberikan vaksinasi ulang terhadap korban.

Penting bagi pemerintah melakukan pengetatan pengawasan terhadap distribusi vaksin palsu. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian mendalam.

(Baca: Vaksinasi Ulang Dianggap Tak Jawab Kepanikan Masyarakat)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian dan penelitian guna meningkatkan pengawasan terhadap distribusi vaksin palsu di Indonesia," kata Rivanlee.

Selain itu, tambah Rivanlee, pemerintah mesti mengubah kebijakan untuk menanggulangi kasus vaksin palsu.

Saat ini, pemerintah telah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Lalu, Permenkes No. 35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Permenkes No. 58/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Kendati demikian, ia merasa perubahan kebijakan tersebut tak berdampak besar terhadap penanggulangan kasus vaksin palsu.

"Perlu adanya perubahan kebijakan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang," ucap Rivanlee.

Kompas TV Mediasi Kasus Vaksin Palsu Tak Temui Titik Temu

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Nasional
Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Nasional
Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Nasional
Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Nasional
Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Nasional
UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Nasional
Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Nasional
436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Nasional
Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X