Kompas.com - 22/09/2016, 19:54 WIB
Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016). JarotStaf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok masyarakat menyayangkan respons pemerintah yang hanya memvaksinasi ulang sebagai bentuk penanggulangan kasus vaksin palsu.

Kelompok masyarakat yang terdiri dari Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan penyesalannya ini di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar menganggap negara menyederhanakan kasus vaksin palsu dengan hanya memvaksinasi ulang.

"Dalam hal ini kami belum melihat keterlibatan negara secara nyata," ujar Rivanlee.

Menurut Rivanlee, seharusnya pemerintah bukan hanya memberikan vaksinasi ulang terhadap korban.

Penting bagi pemerintah melakukan pengetatan pengawasan terhadap distribusi vaksin palsu. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian mendalam.

(Baca: Vaksinasi Ulang Dianggap Tak Jawab Kepanikan Masyarakat)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian dan penelitian guna meningkatkan pengawasan terhadap distribusi vaksin palsu di Indonesia," kata Rivanlee.

Selain itu, tambah Rivanlee, pemerintah mesti mengubah kebijakan untuk menanggulangi kasus vaksin palsu.

Saat ini, pemerintah telah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Lalu, Permenkes No. 35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Permenkes No. 58/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Kendati demikian, ia merasa perubahan kebijakan tersebut tak berdampak besar terhadap penanggulangan kasus vaksin palsu.

"Perlu adanya perubahan kebijakan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang," ucap Rivanlee.

Kompas TV Mediasi Kasus Vaksin Palsu Tak Temui Titik Temu

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.