Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diusulkan Bentuk Tim Pengkaji Dampak Hukuman Mati

Kompas.com - 22/09/2016, 19:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk tim independen.

Tim itu untuk mengkaji apakah hukuman mati benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika, atau sebaliknya.

Usul itu disampaikan Todung saat dirinya beserta pakar hukum lain bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (22/9/2016).

"Saya usul, apakah Presiden mau membuat studi independen dan obyektif mengenai dampak hukuman mati terhadap efek jera, termasuk dalam kasus narkoba," ujar Todung usai pertemuan dengan Presiden.

(Baca: Praktisi Hukum: Selama Sistem Peradilan Masih Bermasalah, Hukuman Mati Jangan Diterapkan)

Sebab, Todung meyakini, hukuman mati sama sekali tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak kejahatan narkotika.

Tindak kejahatan narkotika merupakan bisnis terstruktur dan melibatkan banyak pihak dan hanya dapat diselesaikan dengan pembenahan sistem.

Hasil penelitian tim independen itulah, menurut Todung, yang akan dijadikan pintu masuk penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Todung menambahkan, Presiden tidak boleh hanya menerima data dan informasi dari Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional, terkait efektivitas hukuman mati.

Presiden harus mencari tahu sendiri apakah hukuman mati benar-benar efektif memberikan efek jera sehingga tindak pidana narkotika terhapus dari Tanah Air.

"Malaysia sudah melakukan. Mereka mengundang ahli-ahli untuk melakukan studi independen. Kalau hanya bergantung pada informasi dari Kejaksaan Agung, BNN, Presiden tidak akan mendapatkan informasi yang obyektif," ujar Todung.

Todung mengatakan, Presiden tampak mendengarkan usulannya itu dengan baik. Namun tidak ada respons dari Presiden. Jokowi hanya mengatakan bahwa segala usulan akan didengar pemerintah.

"Presiden mendengar itu. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali mengundang kami untuk mengadakan diskusi mengenai seluruh isu yang kami bicarakan bersama-sama tadi," ujar Todung.

(Baca: Angka Kejahatan Narkoba Tetap Tinggi, Hukuman Mati Dinilai Tak Berikan Efek Jera)

Selama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah sudah menjalankan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam tiga gelombang.

Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi. Dan gelombang ketiga yang dilaksanakan pada Jumat (29/7/2016) empat terpidana yang dieksekusi.

Kompas TV Inilah Terpidana Mati yang Belum Dieksekusi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com