Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

Kompas.com - 21/09/2016, 14:50 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyatakan serapan anggaran pembangunan wilayah perbatasan pada Januari-Agustus 2016 baru mencapai 29,42 persen atau Rp 3,7 triliun dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp 9,4 triliun.

Dari serapan tersebut BNPP mencatat capaian fisik sebesar 44,54 persen yang meliputi 3.662 kegiatan.

"Memang angka ini masih di bawah target triwulan ketiga yakni 75 persen," ujar Hadi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Hadi menuturkan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan daerah perbatasan yakni keterlambatan pelaksanaan lelang oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara keseluruhan, kata Hadi, sasaran pembangunan 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal.

Selain itu menurutnya, alokasi APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan rencana kegiatan.

Pembangunan lokasi prioritas yang direalisasikan baru sebanyak 53 dari target 100 kecamatan. 

Itu ditengarai karena kementerian/lembaga belum seluruhnya melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 dan Rencana Aksi Tahunan.

“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, kami minta di setiap kementerian dan lembaga dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan perbatasan negara,” kata Hadi.

Ditemui usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto selaku Ketua Pengarah BNPP mengakui adanya permasalahan dalam implementasi program Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas) terkait penyerapan anggaran.

Salah satu penyebab, kata Wiranto, adalah belum tersedianya fasilitas penunjang yang ada saat ini.

"Tentu masih ada permasalahan karena membangun perbatasan itu cukup jauh dan fasilitas penunjang pembangunan yang ada saat ini belum maksimal. Itu yang sedang kami upayakan," ujar Wiranto.

"Tapi paling tidak sekarang ini kalau melihat konsep pemerintah untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran dan perbatasan itu sudah tepat karena dengan adanya jalan-jalan baru menuju daerah pinggiran maka akan melancarkan transportasi," tambahnya.

Wiranto menuturkan capaian serapan anggaran yang disampaikan dalam rapat tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata pembangunan di 187 kecamatan dari 41 kabupaten/kota yang menjadi sasaran prioritas.

Meskipun tidak menyangkal fakta pembangunan di beberapa daerah sangat sulit karena keterbatasan akses, ia mengungkapkan banyak wilayah yang pembangunannya sudah berjalan 70-90 persen.

“Setelah meninjau lapangan, khususnya di Sebatik, saya melihat pembangunan sampai Juli 2016 telah mencapai 100 persen. Di sana sudah dibangun pasokan air minum dan pembangkit listrik, serta jalan-jalan yang mengelilingi pulau yang tadinya hanya tanah sekarang sudah aspal,” kata Wiranto.

Kompas TV Potret Wilayah Perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com