Kompas.com - 20/09/2016, 18:31 WIB
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Kemenristekdikti, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Fachri FachrudinMenteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Kemenristekdikti, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir membantah memperdagangkan jabatan rektor pada sejumlah universitas negeri di Indonesia.

Pernyataan bahwa Nasir memperdagangkan jabatan rektor diungkap oleh Komisioner Ombudsman yang membidangi pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, Laode Ida.

"Ngapain saya memperdagangkan? Saya tidak pernah melakukan hal itu," ujar Nasir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Nasir, pemilihan rektor universitas negeri bukan wewenang dirinya. Ada tim di universitas itu yang bertugas untuk menyeleksi seseorang menjadi rektor.

"Semua melalui proses pemilihan mereka sendiri," ujar Nasir.

Nasir mengaku hanya memiliki wewenang untuk memberi penilaian apakah rektor yang terpilih kredibel atau tidak. Dia tak bisa menjadikan atau tidak menjadikan seseorang untuk menjadi rektor.

"Kami hanya proses kredibilitasnya bagaimana. Personalnya bagaimana, baik atau tidak. Itu saja," ujar Nasir.

Nasir sendiri tidak mengetahui apa motif Ombudsman tiba-tiba mengungkap informasi itu. Apalagi, beberapa waktu sebelum ini, ia mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Laode. Namun, Laode tidak mengungkapkan apa-apa.

Sebelumnya, Laode mengaku, banyak mendapatkan laporan terkait kinerja Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir.

Salah satu informasi yang didapat Ombudsman adalah, Menteri Nasir diduga memperdagangkan jabatan rektor pada universitas negeri.

"Ada info yang masih harus diinvestigasi. Setiap pemilihan rektor, harus memiliki mahar sekitar Rp 3-5 miliar," ujar Laode melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2016).

Ombudsman telah menyurati Nasir terkait sejumlah laporan itu. Namun, Laode mengatakan bahwa Nasir belum merespons surat tersebut.

(Baca: Ombudsman Dapat Laporan Menristekdikti Perdagangkan Jabatan Rektor)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.