Ombudsman Dapat Laporan Menristek Dikti Perdagangkan Jabatan Rektor

Kompas.com - 20/09/2016, 18:03 WIB
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Kemenristekdikti, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). Fachri FachrudinMenteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Kemenristekdikti, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman yang membidangi pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam Laode Ida mengaku banyak mendapatkan laporan terkait kinerja Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir.

Salah satu informasi yang didapat Ombudsman adalah, Menteri Nasir diduga memperdagangkan jabatan rektor pada universitas negeri.

"Ada info yang masih harus diinvestigasi. Setiap pemilihan rektor harus memiliki mahar sekitar Rp 3-5 miliar," ujar Laode melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2016).

Informasi itu, kata Laode, sesuai dengan laporan lain yang diterima Ombudsman.

Sebelumnya, Ombudsman menerima laporan bahwa proses pemilihan rektor dan jajaran di Universitas Haluoleo Kendari melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012.

Misalnya, penempatan sebagian jabatan tertentu pada universitas itu dinilai tidak memenuhi syarat.

Ada juga Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Keamanan mendapat jabatan anggota senat akademik lantaran sang istri merupakan ketua senat akademik. Sejumlah sosok yang bukan berlatar belakang kelembagaan akademik dapat menjadi anggota senat akademik dan lain-lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Demikian juga dengan puluhan orang yang sedang belajar dalam program S3 di UNJ, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin dan sebagainya, masih berstatus sebagai anggota senat yang masih digaji dan menerima tunjangan," ujar Laode.

Ombudsman telah menyurati Nasir terkait sejumlah laporan itu. Namun, Laode mengatakan bahwa Nasir belum merespons surat tersebut.

Terkait tuduhan ini, Nasir langsung membantahnya. Menurut dia, proses pemilihan rektor selama ini dilakukan di daerah, bukan di pusat dan berdasarkan pdaa kemampuan dari calon rektor tersebut.

"Pemilihan rektor kan di daerah. Ya itu saja. Ngapain saya memperdagangkan? Itu sudah di sana semua kok. Kami hanya melihat kinerjanya, baik atau tidak. Kalau tidak baik ngapain dipertahankan?" ujar Nasir saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (20/9/2016).

Nasir bahkan mengaku belum menerima surat yang disebutkan telah dikirimkan Ombudsman RI kepada dirinya. Dia mengaku sudah bertemu Komisioner Ombudsman Laode Ida, tetapi tidak disinggung soal laporan dirinya tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.