Kompas.com - 20/09/2016, 13:06 WIB
Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Selasa (20/9/2016). Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo "menyentil'"sektor birokrasi di Indonesia. Menurut Jokowi, birokrasi di Indonesia terlalu banyak mengurus SPJ alias Surat Pertanggungjawaban.

"Mohon maaf. Saya melihat sekarang ini hampir 70 persen mungkin 67 persen birokrasi kita setiap hari ngurusnya SPJ," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9/2016).

"Kalau lembur sampai malam saya tanya ngurus apa ini? Jawabannya, SPJ Pak. Maaf, kalau orientasi kita ke situ terus, menurut saya keliru," lanjut dia.

Jokowi menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang dinilai paling parah untuk urusan SPJ.

"Mohon maaf, PU harusnya konsentrasi 80 persen ngontrol jalan, ngontrol irigasi rusak, cek jalan berlubang seperti apa. Tapi lihat sekarang. Di Pertanian juga. Dulu, setiap pagi itu ada di sawah, bercengkerama dengan petani, membimbing petani. Sekarang semuanya duduk manis di meja ruangan ber-AC ngurusi SPJ," ujar Jokowi.

Bahkan, hal itu menghinggapi sektor pendidikan. Guru-guru di sekolah, kata Jokowi, juga sibuk mengurusi SPJ. Jokowi menegaskan, pola kerja semacam itu harus diubah.

Sektor birokrasi harus berbenah. Caranya adalah dengan merubah sistem kerja dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang cepat, mudah dibaca dan mudah diferivikasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menurut saya mulai kita pikirkan bagaimana menyiapkan laporan yang simpel tetapi orientasinya hasil, gampang dicek gampang dikontrol, gampang diperiksa. Bukan laporan yang tebal. Energi kita jangan habis di SPJ," ujar Jokowi.

Dalam acara itu, hadir seluruh gubernur se-Indonesia. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak tidak hadir dalam acara. Wakil Gubernurnya Djarot Saiful Hidayat juga tidak nampak di acara itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X