Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Pembayaran Tebusan Sandera Abu Sayyaf Tak Perlu Jadi Polemik

Kompas.com - 19/09/2016, 19:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta semua pihak tidak perlu berpolemik soal pembebasan tiga sandera WNI yang ditahan Kelompok Abu Sayyaf. 

Menurut Wiranto, yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah keberhasilan Filipina dalam membebaskan tiga sandera dan memulangkannya ke Tanah Air.

Wiranto menanggapi isu para pelaut itu dibebaskan setelah kelompok penyandera menerima uang tebusan. 

 

"Ya tidak usah dipertanyakan (soal pembayaran tebusan). Yang penting sekarang kan bebas. Tidak usah dipertanyakan dan diperdebatkan," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

Wiranto menjelaskan, berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk membebaskan ketiga sandera asal Nusa Tenggara Timur tersebut.

Pertemuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Joko Widodo dua pekan lalu, kata Wiranto, telah melahirkan kesepakatan untuk menuntaskan masalah sandera secara bersama-sama.

Dari pertemuan tersebut kedua Kepala Negara berencana melakukan peningkatan operasi intelijen dan operasi militer bersama di darat.

"Berbagai cara telah kami tempuh jadi setelah pertemuan kedua kepala negara kemarin ada policy kedua negara yang telah sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu, maka banyak jalan ditempuh. Masih terus ditempuh dan diperkuat," kata Wiranto.

Namun menurut Wiranto hal terpenting yang dilakukan saat ini adalah mengantisipasi peristiwa penyanderaan kembali terjadi.

Wiranto menuturkan hal mendesak yang menjadi prioritas pemerintah saat ini yakni memastikan rencana patroli maritim bersama Indonesia dan Filipina berjalan dengan baik.

Dia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menerus menjadi sumber uang bagi kelompok penyandera yang meminta tebusan dengan menyandera awak kapal.

"Yang bisa dilaksanakan segera adalah memastikan bahwa operasi keamanan maritim bersama dilakukan. Sehingga kita bisa mencegah lagi penculikan berikutnya karena memang penculik itu mencari uang. Negara yang berdaulat tidak bisa menjadi 'ATM', oleh karena itu sikap pemerintah Indonesia tidak mau kompromi dengan perompak," pungkasnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam membebaskan sandera di Filipina.

(Baca: Menhan: Pemerintah Tidak Keluarkan Sepeser Pun untuk Bebaskan Sandera)

Ketiga sandera yang berhasil dibebaskan, menurut Ryamizard, atas keberhasilan tentara Filipina dan Front Nasional Pembebasan Moro.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com