Tayangan Atlet Renang PON Di-"blur", Ini Penjelasan KPI

Kompas.com - 19/09/2016, 13:55 WIB
Tayangan renang dalam Pekan Olahraga Nasional di salah satu stasiun televisi yang disertai blur. Tribunnews.com via Twitter/@arifrahman0909Tayangan renang dalam Pekan Olahraga Nasional di salah satu stasiun televisi yang disertai blur.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, Hardly Stefano Pariela mengatakan, tayangan perempuan berbaju renang yang di-blur di salah satu televisi swasta terlepas dari kewenangan KPI.

Menurut dia, dalam tayangan berjudul "PON XIX Jabar" itu dilakukan oleh stasiun televisi itu sendiri.

"Blur pada tayangan tersebut dilakukan oleh lembaga penyiaran itu sendiri dan bukan atas perintah KPI," ujar Hardly dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2016).

Gambar perempuan berbaju renang yang di-blur itu beredar viral di media sosial. Karena itulah KPI dihujat lantaran dikira memerintahkan penyamaran gambar tersebut.

Hardly mengatakan, saat ini KPI tengah melakukan verifikasi terhadap gambar tersebut. KPI akan melihat lokasi pengambilan gambar pada tayangan tersebut, apakah di kolam renang perlombaan atau kolam renang hotel.

KPI juga akan melihat konteks perekaman gambarnya, apakah dalam rangka lomba atau wawancara dan lain sebagainya.

Hardly menilai, jika yang pengambilan gambar dilakukan di kolam renang hotel dan dalam konteks wawancara, maka apa yang dilakukan lembaga penyiaran tersebut kurang etis karena merekam orang berpakaian renang dan di-blur.

"Bukankah proses pengambilan gambar bisa dilakukan, dengan terlebih dahulu meminta subyek memakai handuk?" kata Hardly.

Hardly mengatakan, jika terkait perlombaan renang, lembaga penyiaran masih dapat melakukan pengambilan gambar tanpa harus melakukan penyamaran gambar.

Ia mengingatkan, secara teknis pengambilan gambar harus dilakukan dengan baik sehingga tidak terkesan melakukan eksploitasi tubuh.

"Misalnya, teknik long shot dengan merekam semua peserta lomba renang, sehingga fokusnya adalah lomba bukan fisik atau tubuh peserta lomba," kata Hardly.

Hardly mengatakan, KPI tidak berniat mengekang semangat pemberitaan maupun kreativitas tayangan. Namun, harus dihindari adanya eksploitasi tubuh, khususnya perempuan, dalam berbagai tayangan.

Ia mengapresiasi berbagai masukan publik terkait kegiatan penyiaran yang disampaikan pada KPI.

Hal tersebut, ujar Hardly, akan menjadi bahan pertimbangan KPI dalam membuat keputusan untuk disampaikan pada lembaga penyiaran berdasarkan regulasi yang ada.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X