Diponegoro Tampar Patih Yogya dan Korupsi Pejabat Kita

Kompas.com - 19/09/2016, 07:32 WIB
Pangeran Diponegoro memukul Danurejo IV (menjabat 1813-1847) dengan selop kanan yang dikenakannya lantaran pertengkaran tentang penyewaan tanah kerajaan di Rojowinangun kepada orang Eropa. Dalam praktik itu ditemui adanya korupsi. Foto diambil dari buku Pangeran Diponegoro memukul Danurejo IV (menjabat 1813-1847) dengan selop kanan yang dikenakannya lantaran pertengkaran tentang penyewaan tanah kerajaan di Rojowinangun kepada orang Eropa. Dalam praktik itu ditemui adanya korupsi. Foto diambil dari buku "Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro yang ditulis Peter Carey.
EditorHeru Margianto

Untuk kasus korupsi, reformasi yang diteriakkan di jalan-jalan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di awal tahun 1998 hanyalah jeda.

Karena jeda, setelah teriakan reformasi mereda, perilaku koruptif kita pelan-pelan muncul kembali dan kini terang-terangan memunculkan wajahnya. 

Jika kita malu mengakui atau berusaha menolak fakta ini, mari kita tengok apa yang dipertontonkan para pejabat negeri ini.

Para pejabat seperti yang tidak pernah jeri melihat upaya keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga nyala harapan akan membaiknya negeri ini.


Sebagai lembaga yang lahir sebagai tuntutan reformasi, KPK (2004) hadir sebagai lembaga yang paling banyak meringkus pejabat-pejabat yang muncul karena reformasi. Sebuah ironi yang pahit untuk kita akui.

Tidak heran jika Ketua KPK Agus Rahardjo mengawali jumpa pers operasi tangkap tangan penyidik KPK atas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dengan kalimat "Dengan penuh keprihatinan...."

TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016).
Jumpa pers digelar di Gedung KPK, Sabtu (17/9/2016), usai penangkapan Irman Gusman bersama Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, Isteri Xaveriandy yaitu Memi, dan adik Xaveriendy, yaitu Willy Sutanto.

Irman Gusman bersama tiga orang lain ditangkap di rumah dinas Ketua DPD dengan barang bukti uang Rp 100 juta yang dibungkus plastik warna putih. Bungkusan uang yang semula rapi ini diamankan dari dalam kamar Irman Gusman.

Perubahan bungkusan ini menjadi dasar bagi KPK untuk meyakini bahwa Irman Gusman mengetahui isi bungkusan yaitu uang tunai. Berdasarkan gelar perkara KPK, Irman Gusman, Xaveriandy dan Memi ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: KPK Pastikan Irman Gusman Tahu Bungkusan Berisi Uang)

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dengan suap itu, Irman Gusman diharapkan memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaveriandy mendapat jatah untuk impor gula. 

Penangkapan Irman Gusman menjadi seperti "bonus" karena awalnya KPK menangani perkara lain milik Xaveriandy yaitu penangkapan 30 ton gula impor tanpa label standar nasional Indonesia (SNI). Perkaranya tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X