OTT terhadap Irman Dinilai Kasus Kecil, KPK Diminta Ungkap Korupsi Besar

Kompas.com - 18/09/2016, 22:48 WIB
Ketua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016). TRIBUNNEWS/HERUDINKetua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya fokus menangani kasus korupsi yang nilainya kecil. Sebagai lembaga antirasuah, KPK harus mampu mengungkap kasus besar dan menuntaskan penyidikan serta penyelidikan yang juga sedang berjalan.

Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan, selama ini masyarakat mengapresiasi kinerja KPK, termasuk penangkapan ketua DPD Irman Gusman pada Jumat (16/9/2016) malam, di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Blok C3 Nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan dengan barang bukti Rp 100 juta yang dibungkus plastik putih.

"Namun demikian, fokusnya harus lebih pada yang signifikan," kata Laode melalui keterangan tertulisnya, Minggu (18/9/2016).

Baca juga: KPK: Irman Gusman Berikan Rekomendasi secara Lisan kepada Bulog

Misalnya, kata Laode, beberapa kepala daerah yang terbukti menyuap Akil Muhtar. Laode menilai, mereka yang terlibat masih dibiarkan berkeliaran oleh KPK hingga kini. Semua yang terlibat, kata Laode, tidak ditangani atau diabaikan.

Laode mengaku, dirinya hampir setiap hari diminta mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada KPK. Sebab, kata Laode, mereka yang terlibat kasus tahu persis korupsi yang dipertontonkan oknum-oknum pejabat, termasuk kepemilikan harta yang berlimpah.

"Para pejabat di level nasional pun sudah begitu banyak yang hanya diperiksa saja kemudian dilepas begitu saja oleh KPK, padahal indikasi korupsinya sangat banyak," kata dia.

"Tapi, lagi-lagi semua itu diabaikan begitu saja, dan justru yang dijadikan fokus adalah kasus korupsi dengan bukti nominal yang sangat kecil seperti yang dikenakan terhadap Irman Gusman," tambah Laode.

Ia melanjutkan, publik memang belum tahu skenario apa yang dilakukan Irman hingga akhirnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Semoga, lanjut dia, nantinya KPK juga menyasar figur koruptor "kakapnya", yakni pejabat pemberi kuota impor gula.

"Jika hanya Irman yang disasar, ya sungguh memprihatinkan. Karena biaya operasi penangkapan berikut penyidikan dan penyelidikannya nanti niscaya akan jauh lebih besar ketimbang uang yang ditangkap tangan itu (Rp 100 juta)," kata dia.

Baca juga: KPK Pastikan Irman Gusman Tahu Bungkusan Berisi Uang

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X