Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negara Pancasilais

Kompas.com - 18/09/2016, 09:04 WIB

Hikmat kebijaksanaan

Rumusan di atas ideal, tetapi sering disalahgunakan. Sejarah menunjukkan bahwa Bung Karno pernah membubarkan DPR dan mengangkat anggota DPRGR dan MPRS,  yang membuat lembaga itu tunduk kepada BK.

Pada era Soeharto, DPR juga dikendalikan Soeharto melalui Fraksi ABRI dan FKP.

Demokrasi yang kita jalankan saat ini menurut saya tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dalam perwakilan.

Demokrasi kita saat ini lebih ditentukan oleh kekuatan dana, dari memilih ketua umum partai hingga ketua tingkat provinsi/kabupaten.

Sistem pemilihan langsung untuk pilpres dan pilkada membawa banyak masalah ke dalam kehidupan politik kita dan banyak yang menafsirkan sistem itu tidak sesuai dengan sila keempat dari Pancasila.

Walau demikian, sistem itu bisa memunculkan para pemimpin daerah yang berprestasi amat baik. Pilpres secara langsung sejauh ini belum menghasilkan presiden yang berkinerja amat baik, tetapi juga bukan presiden yang buruk.

Keadilan sosial

Walau urutan terakhir, sila keadilan sosial adalah sila terpenting karena akan membantu terwujudnya sila lainnya. Namun, keadilan sosial selama ini terabaikan. Gini ratio kita yang pada tahun 2000 masih pada angka 30-an, kini sudah 41.

Standar angka kemiskinan rakyat yang dipakai BPS bukan standar Bank Dunia. Apabila menggunakan standar Bank Dunia, jumlah angka kemiskinan kita mendekati 50 persen, bukan 12 persen seperti kata pemerintah.

Kemiskinan yang diderita begitu banyak penduduk Indonesia itu disebut kemiskinan struktural.

Ini istilah dari Sritua Arief dan Adi Sasono tahun 1980-an, yang timbul akibat kebijakan negara yang salah arah. Setelah 30 tahun kemiskinan struktural ternyata masih bertahan.

Kebijakan ekonomi kita perlu transformasi struktural, berupa kebijakan negara dalam perekonomian yang bisa mewujudkan keadilan. Program reformasi agraria yang digaungkan sejak 2007 belum menjadi kenyataan.

Penutup

Untuk sila pertama, menurut saya, sudah cukup baik. Untuk sila kedua, yang sudah cukup baik adalah dalam pelayanan kesehatan walaupun dengan catatan perlu kerja keras untuk memperbaiki yang dikritik.

Untuk sila ketiga, sudah cukup baik walau dibandingkan beberapa puluh tahun lalu terjadi penurunan.

Untuk sila keempat belum bisa dikatakan baik. Sila kelima bisa dikatakan yang paling jelek.

Jadi, RI sudah pancasilais atau belum? Saya teringat pada hasil penelitian Rehman dan Askari dari The George Washington University (2010) yang menilai sejauh mana keislaman negara  Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Ternyata dari 208 negara, peringkat pertama adalah Selandia Baru, lalu Luksemburg dan Irlandia.

Negara bernuansa Islam yang tertinggi peringkatnya adalah Malaysia (38), lalu Kuwait (48), dan Bahrain (64). Turki pada urutan ke-103,  Arab Saudi (131) dan Indonesia (140).

Sejalan dengan kesimpulan penelitian di atas, negara Pancasila belum tentu paling pancasilais. Artinya, banyak negara yang lebih sesuai nilai-nilai Pancasila walaupun negara itu tidak berdasarkan Pancasila.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com