Kompas.com - 18/09/2016, 04:58 WIB
Presiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal tersebut merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal tersebut merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk.
EditorSandro Gatra

Oleh: Budiarto Shambazy

Anda mungkin ingat momen Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi tak bosan menongkrongi pekerjaan perbaikan tanggul Kanal Barat yang jebol di Sungai Ciliwung, dekat Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.

Waktu itu Jakarta dalam status tanggap darurat bencana banjir, 17-27 Januari 2013.

Menjadi pemandangan menarik karena kok ada gubernur seperti mandor mengawasi kuli-kuli bekerja di proyek kotor?

Ketika itu ia ditanyai mengapa mau berjorok-jorok seperti itu, ia menjawab, ”Kalau saya tinggal nanti mereka berhenti bekerja.”

Ilustrasi ini mencerminkan sebelum era Jokowi para gubernur malas turun ke lapangan mengawasi pekerjaan yang tak dikerjakan sampai tuntas, misalnya penggalian lubang yang berjalan sepanjang tahun.

Kita terbiasa melihat gubernur baru yang hobi blusukan ke Pasar Tanah Abang atau masuk gorong-gorong, dengan melipat lengan kemeja dan celana bagian bawah.

Jakarta kembali hidup setelah selama berpuluh tahun hidup dalam ketidakpastian dan pesimisme gelap karena warganya kehilangan rasa memiliki.

Begitu juga hidup kembali kepemimpinan yang wajar dan masuk akal, yakni kepemimpinan yang rajin bekerja, merakyat, anti KKN, dan bernyali besar.

Jangan lupa politik itu soal momentum. Dengan dukungan prestasi sebagai gubernur, pencitraan media arus utama dan media sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, mayoritas rakyat memilih Jokowi sebagai presiden ketujuh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X