Bank Singapura "Ancam" WNI yang Ikut "Tax Amnesty", Ini Kata Wamenlu

Kompas.com - 16/09/2016, 14:55 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurahman Muhammad Fachir, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Menteri Luar Negeri RI Abdurahman Muhammad Fachir, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir memastikan tidak ada ancaman bagi warga negara Indonesia di Singapura yang mengikuti program amnesti pajak atau tax amnesty.

Menurut Fachir, bank di Singapura memang berhak untuk melaporkan nasabahnya yang menyimpan dana mencurigakan.

Namun, ia memastikan bahwa laporan tersebut tak terkait dengan tax amnesty yang tengah digenjot Pemerintah Indonesia.

"Ketentuan Singapura kalau ada transfer, kalau dinilai mencurigakan akan dilaporkan. Tetapi, kalau tidak mencurigakan tidak perlu," kata Fachir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Oleh karena itu, Fachir memastikan WNI di Singapura tidak perlu merasa terganggu atau merasa terancam untuk mengikuti program tax amnesty.

"Yang mengancam siapa? Tidak ada ancaman itu. Otoritas Singapura bahkan mendorong kok. Karena itu, untuk clear-nya kejelasan pemilik uang sendiri," ucap Fachir.

Sejauh ini, lanjut dia, WNI di Singapura yang sudah mengikuti tax amnesty tercatat berjumlah lebih dari 300 orang. Ia meyakini jumlah itu akan terus bertambah.

Saat ditanya apakah akan ada komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura terkait isu ini, Fachir menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani selama ini terus melakukan komunikasi.

Perbankan swasta di Singapura sebelumnya dikabarkan membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program tax amnesty.

Alasannya adalah program amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu. (Baca: Perbankan Singapura Adukan WNI yang Ikut Amnesti Pajak ke Polisi)

Mengutip The Straits Times, Kamis (15/9/2016), unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), tahun lalu menyatakan kepada perbankan bahwa mereka harus melapor setiap kali ada nasabah yang ikut serta dalam program pengampunan pajak.

Singapura menyatakan pada 2013 bahwa penghindaran pajak adalah tindak kriminal. WNI sendiri memiliki aset sekitar 200 miliar dollar AS yang ditempatkan pada perbankan privat Singapura, atau sekitar 40 persen dari total aset perbankan Singapura.

(Baca juga: Perbankan Singapura Laporkan WNI yang Ikut "Tax Amnesty", Pemerintah Diminta Segera Bereaksi)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X