Usut Jaksa Pemeras, Kejagung Akan Bentuk Tim Pencari Fakta

Kompas.com - 16/09/2016, 14:28 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016). Kristian ErdiantoJaksa Agung Muhammad Prasetyo saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (29/7/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Polri yang menyebutkan ada oknum jaksa yang memeras terdakwa dalam kasus terkait Freddy Budiman.

Untuk mengusut oknum jaksa tersebut, Kejagung akan membentuk tim pencari fakta.

"Dengan adanya fakta yang ditemukan, saya berpikir juga akan membentik tim pencari fakta untuk melanjutkan temuan TPF Polri," ujar Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Prasetyo mengatakan, dua anggota TPF Polri yaitu Effendi Gazali dan Hendardi akan diminta untuk bergabung dengan TPF yang akan dibentuk Kejagung.

Selain itu, Komisi Kejaksaan juga akan bergabung dalam tim ini. 

"Kami tidak mau adanya dugaan-dugaan, tentunya perlu dibuktikan supaya terbuka," kata Prasetyo.

(Baca: Tim Gabungan Ungkap Ada Oknum Jaksa Peras Terdakwa yang Dijerumuskan Freddy Budiman)

Prasetyo mengaku belum pernah mendengar informasi tersebut sebelumnya.

Tim gabungan juga belum secara resmi menyampaikan temuan itu kepadanya.

Jika benar ada oknum jaksa yang memeras, Prasetyo menekankan akan ada sanksi yang tegas.

"Kami sedang bersemangat perangi narkoba. Jangan ada isu-isu atau berbagai macam dugaan temuan yang masih perlu pembuktian," kata dia.

Sebelumnya, Effendi Gazali mengatakan, Freddy Budiman menjadikan Tedja sebagai tumbal dengan menyuruhnya mengaku sebagai orang lain saat melakukan transaksi.

(Baca: Prasetyo Minta Tim Gabungan Beberkan Bukti Dugaan Jaksa Peras Terdakwa Narkotika)

Tedja pun ditangkap dan diproses secara hukum.

Saat kasusnya naik ke persidangan, jaksa yang menuntutnya memeras Tedja. Ia meminta sejumlah uang untuk mengubah pasal yang dikenakan.

Tak hanya itu, jaksa juga meminta agar Tedja merelakan istrinya untuk menemani oknum tersebut di ruang karoke.

Namun, karena uang yang diberikan Tedja tak cukup, ia tetap dihukum mati.

Tim gabungan mengaku tak menemukan adanya aliran dana dari Freddy kepada pejabat Polri sebagaimana disampaikan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Dari 64 orang yang dimintai keterangan, tak ada satupun yang menyatakan adanya aliran dana tersebut. 

Demikian pula bukti fisik seperti dokumen nota pembelaan, video testimoni, tak ada yang menyebutkan apa yang dicari tim gabungan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Nasional
Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X