Ketum PPP Sebut jika Parpol Baru Usung Capres Bisa Jadi Bencana Konstitusional

Kompas.com - 16/09/2016, 08:58 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Rommahurmuziy menuturkan, pihaknya mendukung usulan agar hasil Pileg 2014 menjadi dasar bagi parpol untuk mengusung calon presiden saat Pemilu 2019.

Menurut dia, parpol yang berkontestasi di Pileg 2014 memiliki basis pendukung yang jelas.

“Tidak mungkin kita memberikan hak kepada parpol yang belum memiliki dukungan yang secara yuridis bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusi di Indoneisa, untuk mengusung calon. Jadi yang masuk akal adalah parpol yang sudah pernah menjadi peserta pemilu,” kata Rommy di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Usulan yang sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu sebenarnya sudah memiliki yurisprudensi yang jelas, yaitu penyelenggaraan pemilhan kepala daerah.

Dalam rezim pilkada, partai politik baru tidak bisa secara langsung mengusung calon kepala daerah yang mereka inginkan.

Saat ini, kata Rommy, yang perlu dirumuskan apabila usulan tersebut diterapkan yaitu syarat dukungan seperti apakah yang dapat digunakan untuk mengusung calon presiden nantinya: berdasarkan perolehan kursi atau suara.

“Dan sesuai putusan MK, pileg itu berjalan serentak dengan pilpres, maka harus ada dua yang diatur, siapa parpol yang berhak mengusung; kedua, apakah ada threshold atau tidak,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih jauh, ia mengatakan, jika memaksakan kehendak agar parpol baru dapat mengusung capres mereka sendiri, dikhawatirkan justru menimbulkan bencana konstitusional.

“Karena kalau partai tersebut tidak memiliki dukungan di pemilu, sedangkan bakal calon presidennnya memiliki dukungan, ini akan menimbulkan contradictio in terminis,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.