Kompas.com - 15/09/2016, 20:13 WIB
Aktivis Ratna Sarumpaet terlihat saat penertiban kawasan permukiman di Jalan Rawajati Barat III, RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016). Kerusuhan antara Satpol PP dan warga sempat terjadi saat penertiban tersebut berlangsung. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAktivis Ratna Sarumpaet terlihat saat penertiban kawasan permukiman di Jalan Rawajati Barat III, RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016). Kerusuhan antara Satpol PP dan warga sempat terjadi saat penertiban tersebut berlangsung.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Ratna Sarumpaet menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon untuk mengadu soal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait relokasi tempat tinggal warga DKI Jakarta.

Ratna menilai, Ahok kerap merelokasi rumah warga dengan semena-mena dan secara liar. Ratna mencontohkan DKI saat masih dipimpin Sutiyoso. Relokasi rumah warga juga dilakukan pada era itu. Namun, relokasi tidak dilakukan secara semena-mena dan gaduh seperti saat Jakarta dipimpin Ahok.

"Kelihatannya pemerintah di bawah Ahok ini meniadakan hal-hal yang harusnya mereka hormati. Apakah itu proses, aturan, UU, konstitusi," kata Ratna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Ia juga menyayangkan langkah pemerintah daerah yang kerap membawa aparat bersenjata saat merelokasi. Salah satu contohnya yang dialami warga Kampung Pulo, Kalijodo, hingga Rawajati. Ribuan aparat bersenjata, kata Ratna, meratakan rumah-rumah warga di sana.

(Baca: Djarot: Kami Relokasi Warga Rawajati Enggak Semena-mena dan Manusiawi)

"Ini seolah membenarkan bahwa menggunakan tentara kepolisian dalam menggusur itu benar. Itu sangat tidak benar secara undang-undang," kata dia.

Ia berharap, dengan langkahnya mengadukan Ahok tersebut, maka rencana penggusuran di 110 titik dapat dihentikan sementara hingga gubernur baru terpilih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ratna juga menyinggung tentang kasus-kasus yang mengganjal Ahok, salah satunya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus-kasus tersebut menurutnya membuat Ahok tak layak maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Menuntut DPR RI dalam kedudukan dan kapasitasnya memastikan kursi gubernur DKI Jakarta tidak diduduki orang yang korup dan menghalalkan segala cara," tutup Ratna.

(Baca: Tolak Relokasi, Warga Bukit Duri Ajukan Gugatan “Class Action”)

Bersama Ratna, sejumlah perwakilan dari masyarakat yang rumahnya direlokasi turut hadir. Mereka turut menceritakan kepiluannya terhadap penggusuran yang mereka anggap semena-mena. Fadli Zon pun berjanji akan memproses aduan tersebut.

Bahkan, ia menjadwalkan akan melakukan sidak langsung ke Rusun Rawa Bebek, yang disebut Ratna masih belum layak huni. Menurut dia, seharusnya proses relokasi dilakukan setelah negosiasi  rampung.

"Ini persoalan serius. Masalah hunian layak adalah kebutuhan dasar yang harusnya dilindungi pemerintah. Dengan penggusuran ini, kita justru menciptakan kemiskinan baru. Sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X