Kompas.com - 15/09/2016, 20:13 WIB
Aktivis Ratna Sarumpaet terlihat saat penertiban kawasan permukiman di Jalan Rawajati Barat III, RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016). Kerusuhan antara Satpol PP dan warga sempat terjadi saat penertiban tersebut berlangsung. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAktivis Ratna Sarumpaet terlihat saat penertiban kawasan permukiman di Jalan Rawajati Barat III, RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016). Kerusuhan antara Satpol PP dan warga sempat terjadi saat penertiban tersebut berlangsung.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Ratna Sarumpaet menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon untuk mengadu soal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait relokasi tempat tinggal warga DKI Jakarta.

Ratna menilai, Ahok kerap merelokasi rumah warga dengan semena-mena dan secara liar. Ratna mencontohkan DKI saat masih dipimpin Sutiyoso. Relokasi rumah warga juga dilakukan pada era itu. Namun, relokasi tidak dilakukan secara semena-mena dan gaduh seperti saat Jakarta dipimpin Ahok.

"Kelihatannya pemerintah di bawah Ahok ini meniadakan hal-hal yang harusnya mereka hormati. Apakah itu proses, aturan, UU, konstitusi," kata Ratna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Ia juga menyayangkan langkah pemerintah daerah yang kerap membawa aparat bersenjata saat merelokasi. Salah satu contohnya yang dialami warga Kampung Pulo, Kalijodo, hingga Rawajati. Ribuan aparat bersenjata, kata Ratna, meratakan rumah-rumah warga di sana.

(Baca: Djarot: Kami Relokasi Warga Rawajati Enggak Semena-mena dan Manusiawi)

"Ini seolah membenarkan bahwa menggunakan tentara kepolisian dalam menggusur itu benar. Itu sangat tidak benar secara undang-undang," kata dia.

Ia berharap, dengan langkahnya mengadukan Ahok tersebut, maka rencana penggusuran di 110 titik dapat dihentikan sementara hingga gubernur baru terpilih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ratna juga menyinggung tentang kasus-kasus yang mengganjal Ahok, salah satunya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus-kasus tersebut menurutnya membuat Ahok tak layak maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Menuntut DPR RI dalam kedudukan dan kapasitasnya memastikan kursi gubernur DKI Jakarta tidak diduduki orang yang korup dan menghalalkan segala cara," tutup Ratna.

(Baca: Tolak Relokasi, Warga Bukit Duri Ajukan Gugatan “Class Action”)

Bersama Ratna, sejumlah perwakilan dari masyarakat yang rumahnya direlokasi turut hadir. Mereka turut menceritakan kepiluannya terhadap penggusuran yang mereka anggap semena-mena. Fadli Zon pun berjanji akan memproses aduan tersebut.

Bahkan, ia menjadwalkan akan melakukan sidak langsung ke Rusun Rawa Bebek, yang disebut Ratna masih belum layak huni. Menurut dia, seharusnya proses relokasi dilakukan setelah negosiasi  rampung.

"Ini persoalan serius. Masalah hunian layak adalah kebutuhan dasar yang harusnya dilindungi pemerintah. Dengan penggusuran ini, kita justru menciptakan kemiskinan baru. Sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Nasional
Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.