Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Gabungan Minta Kemenkumham Buka Video Testimoni Freddy Budiman

Kompas.com - 15/09/2016, 13:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim gabungan pencari fakta bentukan Polri Effendi Gazali meminta Kementerian Hukum dan HAM membuka rekaman video testimoni Freddy Budiman ke media dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa kesimpulan dari tim gabungan benar.

Tim menyebutkan, dalam video tersebut sama sekali tidak disebutkan soal aliran dana ke pejabat Polri.

"Alangkah baiknya bisa ditonton media dan civil society supaya tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Effendi, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Effendi mengatakan, meski tim memegang salinan video itu, namun Kemenkumham yang berhak membukanya.

Video tersebut direkam oleh staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

Tim gabungan telah menonton video tersebut berulang-ulang dan mencermati isi pembicaraan Freddy.

Effendi menegaskan bahwa video itu hanya membahas soal perubahan sikap Freddy.

Pernyataan senada diutarakan anggota tim gabungan lainnya, Poengky Indarti. Menurut dia, Freddy tidak menyebutkan oknum Polri yang menerima uang darinya.

"Ternyata tidak ada sama sekali pernyataan Freddy soal aliran dana dengan metode apapun. Kebanyakan Freddy katakan dia sudah insaf, taubat, dan sebagainya," kata Poengky.

Poengky mengaku awalnya tim kesulitan mendapatkan video tersebut.

Pihak lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan awalnya tak mengakui adanya video Freddy.

Setelah didesak, akhirnya mereka mengakui. Bahkan, ada juga video yang direkam oleh keluarga Freddy.

Kemudian, tim gabungan mengajukan surat ke Kemeenkumham untuk meminta salinan video.

Sementara itu, tim belum berhasil mendapatkan salinan video yang direkam keluarga Freddy. "Ternyata memang susah, tidak bisa dapatkan video itu," kata Poengky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com