Meski Larang Pasang Foto Presiden-Wapres dalam Kampanye Pra-Pilkada, KPU Tak Bisa Menertibkan

Kompas.com - 15/09/2016, 13:12 WIB
Ilustrasi: Petugas mengecek kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Ruang Penyimpanan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamansari di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWANIlustrasi: Petugas mengecek kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Ruang Penyimpanan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamansari di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya pemasangan foto Presiden Joko Widodo pada spanduk bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar menuai polemik.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penggunaan foto Presiden dan Wakil Presiden untuk keperluan kampanye pada Pilkada 2017.

Pelarangan tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun ketentuan tersebut berbunyi, "Foto/nama Presiden/Wakil Presiden RI yang sedang menjabat tidak boleh dicantumkan dalam alat peraga kampanye/bahan kampanye (harus dipertegas untuk dilarang), mantan presiden/mantan wakil presiden diperbolehkan."

Kendati demikian Ketua KPU Juri Ardiantoro menyatakan, pihaknya tak bisa menertibkan spanduk-spanduk tersebut. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU baru bisa mengatur spanduk itu saat memasuki masa kampanye.

"Yang dimaksud masa kampanye yakni tiga hari setelah masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berakhir pada 23 Oktober, di situlah kami baru bisa masuk sebagai penyelenggara untuk menertibkan," kata Juri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Namun, karena larangan tersebut juga bertujuan untuk menjaga marwah presiden dan wakil presiden sebagai simbol pemersatu bangsa, sepatutnya pasangan calon kepala daerah dari Partai Golkar tak memasang foto Jokowi dan Jusuf Kalla.

Juri menuturkan, larangan tersebut tetap bisa dijalankan dengan menggunakan payung hukum lain. Salah satunya, melalui peraturan daerah terkait pemasangan spanduk dan baliho di tempat umum.

"Intinya karena ini bukan domain KPU, harus dicari payung hukum yang sudah ada supaya foto Presiden tidak dipasang dalam spanduk kampanye sebelum masa kampanye berlangsung," ujar Juri.

(Baca: KPU Larang Kampanye Pilkada Gunakan Foto Presiden atau Wakil Presiden)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menginstruksikan para calon kepala daerah yang diusung partai tersebut untuk memasang foto Presiden Joko Widodo dalam baliho yang didirikan di jalan-jalan. 

"Buat desain baliho semenarik mungkin. Sehingga itu juga berdampak positif bagi Golkar ke depan," ujarnya. 

(Baca: Setya Novanto Instruksikan Kadernya Pasang Foto Jokowi di Setiap Acara Golkar)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X