Kompas.com - 15/09/2016, 13:05 WIB
Aktivis Ratna Sarumpaet di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (15/9/2016) IhsanuddinAktivis Ratna Sarumpaet di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (15/9/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Ratna Sarumpaet menggugat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Gugatan itu diajukannya karena tuntutannya agar KPK membuka kasus-kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke publik, tak dipenuhi.

Pada hari ini, Kamis (15/9/2016), Ratna mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan bahwa ia telah mengajukan gugatan tersebut.

"Kami mau menyerahkan ini, bahwa kami telah menggugat KPK," kata Ratna,yang membawa salinan gugatan.

Gugatan tersebut diajukan ke PN Jakpus pada 6 September 2016 lalu.

Selain Ratna, ada 14 orang lainnya yang terdaftar sebagai penggugat, di antaranya musisi Ahmad Dhani dan Ketua Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Para penggugat menuntut KPK untuk membuka tiga kasus yang menjerat Ahok, yakni kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian lahan di Cengkareng Barat, dan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ratna mengaku sebelumnya sudah berkali-kali berupaya menemui Pimpinan KPK untuk menyampaikan langsung tuntutannya.

Namun, ia menilai, Pimpinan KPK selalu berusaha menghindar.

"Sehingga dengan mengajukan gugatan ini, maka pengadilanlah yang memaksa KPK untuk membuka kasus-kasus yang menjerat Ahok ke publik," ucap Ratna.

Ratna mengaku, kedatangannya dengan membawa salinan gugatan merupakan upaya terakhir untuk berkomunikasi dengan Pimpinan KPK.

Setibanya di Gedung KPK, Ratna yang didampingi sejumlah rekannya langsung diminta mengisi form di resepsionis dan diminta menunggu di Ruang Tunggu.

Jika Pimpinan KPK bersedia bertemu dan memenuhi tuntutannya, maka bisa jadi ia akan mencabut gugatannya.

"Minimal harus ada gelar perkara. Kalau memang tidak ada korupsi ya bilang saja. Kalau ada korupsi ya harus dikasih tahu. Jangan digantung," kata Ratna.

Ia mengakui, keinginannya agar KPK membuka kasus-kasus yang menjerat Ahok ini berhubungan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, tidak elok jika Ahok kembali mencalonkan diri, sementara masih ada kasus yang menggantung di KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Nasional
Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Nasional
Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Nasional
Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Atasi Pandemi Covid-19

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Nasional
Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Nasional
Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Nasional
Tiba di BBJ, Wapres Tinjau Vaksinasi Covid-19 yang Digelar KG dan Dewan Pers

Tiba di BBJ, Wapres Tinjau Vaksinasi Covid-19 yang Digelar KG dan Dewan Pers

Nasional
Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Nasional
Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Nasional
Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.