Kompas.com - 15/09/2016, 11:19 WIB
Tim gabungan pencari fakta menyampaikan hasil akhir investigasi terhadap dugaan aliran dana dari Freddy Budiman ke pejabat Mabes Polri dalam konferensi pers di PTIK, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Ambaranie Nadia K.MTim gabungan pencari fakta menyampaikan hasil akhir investigasi terhadap dugaan aliran dana dari Freddy Budiman ke pejabat Mabes Polri dalam konferensi pers di PTIK, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim gabungan pencari fakta terkait Freddy Budiman telah merampungkan investigasi selama 30 hari.

Anggota tim gabungan, Effendy Gazali mengatakan, hingga masa kerja tim berakhir, belum ditemukan adanya aliran dana dari Freddy Budiman ke pejabat di Mabes Polri sebagaimana disampaikan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

"Tapi karena batasan waktu bisa saja tim belum temukan aliran dana ke pejabat tertentu di Mabes Polri," ujar Effendy dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Effendy mengatakan, tim gabungan telah meminta keterangan 64 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 24 orang dari internal Polri dan 40 dari di luar lingkungan Polri.

Ada juga 81 pengaduan yang masuk ke hotline tim gabungan. Namun, tak ada yang menyebutkan terdapat aliran dana dari Freddy ke pejabat Mabes Polri.

"Tidak ada satupun yang menyebut ada aliran dana terkait Freddy kepada pejabat tertentu di Polri," kata Effendy.

Tim gabungan pun memeriksa dokumen dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diserahkan ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Dalam dokumen tersebut tak ditemukan aliran dana dari Freddy, melainkan terkait jaringan Ponny Candra.

(Baca: PPATK Sebut Oknum Polri dan Petugas Lapas Terima Aliran Dana Freddy Budiman)

Begitu pula saat membedah nota pembelaan atau pleidoi Freddy dan memintai keterangan pengacaranya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X