Indonesia, Filipina, dan Malaysia Siapkan Prosedur Patroli Maritim Bersama

Kompas.com - 14/09/2016, 20:14 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat ditemui usai mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI tentang RKA-KL Kementerian Koordinator di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat ditemui usai mengikuti rapat kerja Badan Anggaran DPR RI tentang RKA-KL Kementerian Koordinator di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia tengah menyusun prosedur operasional pelaksanaan patroli bersama tiga negara di kawasan laut yang dinilai rentan pembajakan kapal.

Prosedur operasional tersebut akan mencangkup soal kode etik, batas wilayah yang bisa dilalui negara lain, dan koridor teritorial pengamanan laut.

"Baru kemarin dilaksanakan satu kesepakatan bersama lewat penandatanganan antara kepala negara. Saat ini sedang kami susun (prosedur operasional)," ujar Wiranto, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Wiranto menjelaskan, kesepakatan patroli maritim bersama antara Indonesia dan Filipina telah ditandatangani oleh kedua kepala negara saat Presiden Filipina Rodrigu Duterte mengunjungi Indonesia pada Jumat (9/9/2016) lalu.

Penandatanganan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan trilateral The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, antara Indonesia, Filipina dan Malaysia, pada Agustus lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

"Itu memang kelanjutan apa yang sudah dilaksanakan Menhan saat trilateral agreement di Bali. Kami akan melaksanakan patroli maritim bersama untuk mengawasi perairan sulu yang sangat rentan terhadap perompakan," kata dia.

Selain soal patroli maritim bersama, menurut Wiranto, dalam prosedur operasional itu juga akan diatur mengenai kewenangan suatu negara dalam menangani pelaku pembajakan.

Sebuah negara akan memiliki izin untuk melewati batas kedaulatan suatu negara saat melakukan pengejaran pelaku pembajakan.

"Misalnya, ada perampok yang kemudian lari ke perbatasan, kalau tidak ada agreement itu, kita berhenti, tidak bisa mengejar. Tapi dengan adanya agreement itu, kita kejar sampai melumpuhkan mereka (perompak)," kata Wiranto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, saat ini pihak TNI Angkatan Laut telah menyiapkan rute patroli maritim bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Menurut Ryamizard, patroli bersama tersebut mulai bisa dilakukan pada tahun ini dan menunggu kesediaan dari pihak Malaysia.

Selain jalur patroli bersama, TNI AL juga sudah menetapkan jalur aman pelayaran niaga untuk menghindari peristiwa perompakan terulang kembali.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X