Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Jamin Kesejahteraan Nelayan jika Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 14/09/2016, 17:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemrintah menjamin kesejahteraan nelayan yang selama ini beroperasi di Teluk Jakarta.

Jaminan ini dinilainya perlu diberikan menyusul rencana pemerintah melanjutkan kembali proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

“Yang paling penting adalah jaminan atas nasib dan penghidupan nelayan serta kepastian masalah lingkungan tidak menimbulkan bencana,” kata Daniel, melalui pesan singkat, Rabu (14/9/2016).

Komisi IV juga meminta pemerintah untuk menunjukkan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) menyeluruh terhadap proyek reklamasi tersebut.

Dokumen Amdal itu tak hanya per blok.

(Baca: Ini Tiga Alasan Melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta Versi Luhut)

Selain itu, kata Daniel, pemerintah perlu mengkaji dampak atas ditutupnya Teluk Jakarta sebagai imbas reklamasi ini.

Menurut dia, jika ketinggian muka air diturunkan dari empat meter menjadi satu meter, akan berpengaruh terhadap proses penangkapan ikan nelayan.

“Menurut NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), mereka akan membangun shipping lock. Nelayan nggak akan kuat membayarnya. Akhirnya, pasti nelayan yang katanya mendapat rusun ini harus pindah entah ke mana karena tercabut dari mata pencahariannya,” ujarnya.

Lebih jauh, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu, meminta penjelasan mengenao dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat ditutupnya Teluk Jakarta.

Ia khawatir, jika reklamasi dilanjutkan, banjir di Jakarta semakin parah.

"Maka Ahok dan Susi (Menteri KKP) yang paling bertanggung jawab. Karena mereka yang secara teknis memberikan izin dan jaminan tidak masalah,” kata Daniel.

Reklamasi dilanjutkan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya, memastikan, bahwa proyek reklamasi Teluk akarta, dilanjutkan.

Hal itu disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com