Mendagri Minta Parpol Baru Usung Capres pada Pilpres 2024, Perindo Tersinggung

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo tak setuju jika hasil Pemilu Legislatif 2014 digunakan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Ketua DPP Perindo Armin Gultom menegaskan, sikap partainya soal usulan ini bukan karena sudah bertekad akan mengusung capres.

Armin menyatakan tersinggung atas pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta salah satu parpol baru untuk bersabar dan mengusung calonnya pada Pilpres 2024.

Meski Tjahjo tak menyebut nama partai, menurut Armin, pernyataan itu ditujukan untuk Perindo.

"Terlalu terburu-buru Pak Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ada salah satu partai yang mungkin akan lolos verifikasi agar besabar sampai 2024. Kami bukan haus kekuasaan. Ini rasa keadilan saja agar UU Pemilu yang dibuat pemerintah itu adil," kata Armin sat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/9/2016).

(Baca: Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Capres pada Pilpres 2019)

Armin menegaskan, hingga saat ini Perindo belum berancang-ancang akan mengajukan ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo, atau mendukung calon lain pada Pilpres 2019.

Perindo masih melihat perkembangan dan dinamika politik.

Namun, lanjut Armin, partainya merasa diperlakukan tidak adil jika pemerintah membuat aturan yang menghambat Partai baru untuk mengusung calon pada Pilpres 2019.

"Seolah usulan pemerintah jadi UU. Enggak boleh gitu dong. Provokatif itu namanya. Padahal pemerintah harusnya netral, enggak boleh provokatif meski dia perwakilan partai tertentu, tapi saat jadi menteri harus netral. Harus dibuka baju partainya," kata Armin.

Selanjutnya, Perindo akan melobi sepuluh partai yang ada di DPR untuk menolak aturan tersebut.

(Baca: Nasdem Kaji Usulan Hasil Pileg 2014 Jadi Syarat Capres 2019)

Jika aturan itu diloloskan, maka Perindo akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Gunakan hasil Pileg 2014

Pemerintah mengusulkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tidak bisa digunakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi penentuan pemilihan presiden, kami mengusulkan sesuai dengan hasil (pileg) yang lama," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seusai rapat terbatas mengenai RUU Pemilu, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terkait angkanya, lanjut Tjahjo, tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang lama. UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tjahjo mengatakan, aturan mengenai hal ini akan dirumuskan dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

Politisi PDI-P menyadari aturan ini akan membuat partai baru tak bisa ikut mengusung capres.

Padahal, kata dia, saat ini ada satu partai baru yang kemungkinan akan lolos seleksi di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah bersiap mengusung calon presiden.

"Ada satu partai baru yang sudah siap capres, ya nanti di 2024," kata Tjahjo.