Tinjau Maktab Jemaah, Ketua DPR Minta Perbaikan Sejumlah Fasilitas Haji Reguler

Kompas.com - 14/09/2016, 16:28 WIB
Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKetua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin menyoroti sejumlah fasilitas haji reguler yang menurutnya perlu perbaikan.

Hal tersebut ditemukan Ade seusai meninjau salah satu maktab jemaah haji Indonesia di Mina bersama pimpinan Komisi VIII DPR dan melakukan pertemuan dengan anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Haji Tahun 1437 H.

Salah satunya adalah soal perbaikan dan peningkatan tenda jemaah haji reguler yang dipandangnya kurang layak.

"Jarak maktab (pemondokan) jemaah reguler terlalu jauh, lebih dari 10 km untuk pulang pergi, juga tanpa persediaan air minum yang cukup," kata Ade melalui keterangan tertulis, Rabu (14/9/2016).

Selain itu, Ade juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesehatan jemaah haji Indonesia.

Menurut pantauannya, rasio dokter yang ada masih belum memadai untuk menangani jemaah yang terkena ganggunan kesehatan.

Ia pun meminta ada sinergitas antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk bekerja bersama dalam hal penanganan pelaksanaan haji.

"Serta yang terpenting, perlu adanya peningkatan peran diplomatis kita dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata politisi Partai Golkar itu.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X