Tinjau Maktab Jemaah, Ketua DPR Minta Perbaikan Sejumlah Fasilitas Haji Reguler

Kompas.com - 14/09/2016, 16:28 WIB
Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKetua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin menyoroti sejumlah fasilitas haji reguler yang menurutnya perlu perbaikan.

Hal tersebut ditemukan Ade seusai meninjau salah satu maktab jemaah haji Indonesia di Mina bersama pimpinan Komisi VIII DPR dan melakukan pertemuan dengan anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Haji Tahun 1437 H.

Salah satunya adalah soal perbaikan dan peningkatan tenda jemaah haji reguler yang dipandangnya kurang layak.

"Jarak maktab (pemondokan) jemaah reguler terlalu jauh, lebih dari 10 km untuk pulang pergi, juga tanpa persediaan air minum yang cukup," kata Ade melalui keterangan tertulis, Rabu (14/9/2016).

Selain itu, Ade juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesehatan jemaah haji Indonesia.

Menurut pantauannya, rasio dokter yang ada masih belum memadai untuk menangani jemaah yang terkena ganggunan kesehatan.

Ia pun meminta ada sinergitas antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk bekerja bersama dalam hal penanganan pelaksanaan haji.

"Serta yang terpenting, perlu adanya peningkatan peran diplomatis kita dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata politisi Partai Golkar itu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X