Presiden PKS Minta Aturan soal Terpidana Percobaan Ikut Pilkada Diperjelas di PP

Kompas.com - 14/09/2016, 14:07 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (10/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (10/6/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan ruang bagi terpidana hukuman percobaan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun, aturan mengenai hal itu harus diperjelas.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman, seusai pemotongan hewan kurban di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut dia, pembahasan soal itu diwarnai perdebatan sebelum akhirnya dicapai kesepakatan.

"Kami (awalnya) tidak menghendaki masuk dalam pencalonan. Tapi dari pakar ada sebuah pertimbangan ini, kalau yang statusnya percobaan ini bisa jadi permainan politik,” ujar Sohibul.

(Baca: Terpidana Percobaan Bisa Ikut Pilkada, KPU Salahkan DPR dan Pemerintah)

Ia menilai, ada rasa ketidakadilan jika ada seorang calon kepala daerah gagal maju karena dijebak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah aturan pengecualian yang tegas untuk menjabarkan tindak pidana yang dimaksud.

“Sekalipun itu hukuman percobaan, tapi kalau benar-benar ada indikasi kriminal, saya kira tidak boleh ikut ya. Itu harus diatur di dalam peraturan pemerintah lebih detil,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat meminta Komisi Pemiliha Umum merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan, dengan memberikan kesempatan kepada terpidana hukuman percobaan atau terpidana hukuman ringan dapat menjadi calon kepala daerah.

(Baca: Terpidana Hukuman Percobaan Harus Umumkan Statusnya di Media Massa)

Ketentuan di dalam peraturan itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang menyebutkan, jika calon kepala daerah harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasar putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sejumlah fraksi pun memersoalkan keputusan itu, di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, dan Hanura.

Bahkan, Hanura yang awalnya memberikan dukungan terhadap aturan tersebut, belakangan mencabut dukungannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Nasional
2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

Nasional
Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

Nasional
Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Nasional
Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X