Kompas.com - 14/09/2016, 11:11 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan tiga alasan mendasar di balik keputusan dilanjutkannya proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Pertama, kelanjutan reklamasi dianggap sebagai kepentingan DKI Jakarta dan kepentingan nasional.

"Karena kalau tidak dilanjutkan, yang sudah dibuat dari zaman Pak Soeharto itu, Jakarta setiap tahun turun 7,5 cm. Itu giant sea wall-nya," ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

(Baca: Proyek Reklamasi Dilanjutkan, Luhut Jamin Semua Masalah Sudah Beres)

Kedua, mengantisipasi sumber air yang semakin berkurang. Bendungan yang nantinya akan dibuat, kata Luhut, dapat menambah sumber air.

"Dari hasil penelitian, 2 meter di bawahnya air asin dan sisanya di atas, air yang bisa diproses jadi air minum. 45 meter kubik per detik akan bisa dipompa dasarnya. Kira-kira setara 40 persen kebutuhan air kita," tutur Luhut.

Adapun pertimbangan ketiga adalah menghindari rob atau banjir air laut.

"Ini masalah teknik profesional. Tidak ada alasan untuk tidak meneruskan. Kalau ada masalah PLN, itu dikaji. Bisa rekayasa engineering. Temperatur air bisa dipertahankan antara 29-30 derajat celsius," kata Plt Menteri ESDM itu.

Pemerintah memutuskan memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.

 

(Baca: Kata Luhut, Nelayan Akan Lebih Sejahtera dengan Adanya Proyek Reklamasi)

Keputusan itu diambil seusai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

 

Menurut Luhut, keputusan untuk melanjutkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara, yaitu Kementerian LHK, BPPT, Kementerian KP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov DKI, serta PLN.

(Baca: Luhut Minta Keputusannya soal Reklamasi Tidak Dibandingkan dengan Rizal Ramli)

Sebelumnya, Pulau C, D, dan G disegel pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Mei 2016 lalu.

Penyegelan itu karena terjadi pelanggaran oleh pengembang dalam reklamasi pulau di pantai utara Jakarta itu.

Menteri Koordinator Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, mengeluarkan surat keputusan tiga menteri yang membatalkan proyek reklamasi tersebut.

Tiga menteri tersebut yakni Menteri Rizal sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Kompas TV Ahok Akan Siapkan Rusun Nelayan di Cakung
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Nasional
Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Nasional
Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Nasional
Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

Nasional
Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Nasional
Tanggal 8 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sifat-sifat Budaya dan Substansi Utamanya

Sifat-sifat Budaya dan Substansi Utamanya

Nasional
Pengertian Peradaban Menurut Para Ahli

Pengertian Peradaban Menurut Para Ahli

Nasional
Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Nasional
Tanggal 7 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
UPDATE 5 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,22 Persen

UPDATE 5 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,22 Persen

Nasional
Kedekatan Prabowo dan Megawati, Peran Ketum PDI-P di Balik Keputusan Gerindra Masuk Kabinet

Kedekatan Prabowo dan Megawati, Peran Ketum PDI-P di Balik Keputusan Gerindra Masuk Kabinet

Nasional
Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Akan Hadiri KTT COP27 di Mesir

Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Akan Hadiri KTT COP27 di Mesir

Nasional
Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.