Kompas.com - 14/09/2016, 09:19 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Instruksi Presiden Joko Widodo sejak dua tahun lalu tentang waktu bongkar muat barang atau dwell time di pelabuhan laut hanya dua hari belum terlaksana dengan baik hingga saat ini.

Berdasarkan data yang didapatnya baru-baru ini, waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok masih mencapai 3,2 hingga 3,7 hari, Pelabuhan Tanjung Perak dan Makassar masih mencapai enam hari, sedangkan Pelabuhan Belawan paling parah, yakni tujuh hari.

Hal-hal semacam inilah yang dituding Jokowi sebagai penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia.

Jokowi pun mengungkapkan kemarahannya saat menyampaikan kata sambutan dalam acara peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) kemarin.

(Baca: Jokowi Marah "Dwell Time" Pelabuhan Belawan Masih 7 hingga 8 Hari)

"Jangan sampai masih tujuh atau delapan hari. Mau bersaing kayak apa kita kalau masih tujuh sampai delapan hari?" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Nada Jokowi semakin meninggi saat membahas Pelabuhan Belawan. Ia mendapatkan informasi bahwa masih terdapat kecurangan di sana.

Dari delapan crane yang ada, pengelola hanya mengoperasikan satu crane. Jokowi menduga kuat hal itu dilakukan supaya pengusaha mengeluarkan uang lebih demi cepatnya proses bongkar muat peti kemasnya.

"Ada delapan crane, yang dijalankan hanya satu. Untuk tawar-menawar saja. Cara main-main seperti ini sudah tidak bisa lagi," ujar Jokowi.

"Sekarang orang kabinet itu banyak orang lapangan dan tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Hati-hati lho," lanjut dia.

Selain tentang kecurangan pengelola, Presiden Jokowi juga mendapatkan laporan mengenai masih banyaknya pungutan liar, khususnya yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar.

(Baca: Jokowi Minta "Dwell Time" di Pelabuhan Hanya Dua Hari, Belum Ada yang Tercapai)

Ia memerintahkan polisi untuk menindak hal tersebut. "Sudah saya perintahkan ke Kapolri, pelaku pungli tangkap. Enggak ada toleransi lagi. Kalau tidak, kita akan seperti ini terus, masih main-main seperti itu," ujar Jokowi.

Polisi 'gebrak' pelabuhan nakal

Mendapatkan instruksi demikian dari Presiden, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengaku segera membentuk tim satuan tugas penyelidik dugaan pelanggaran di tiga pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar.

(Baca: Jokowi Minta Kapolri Tangkap Oknum Penghambat "Dwell Time")

Tim satgas akan menyelidiki setiap tahapan bongkar muat barang. Pertama, pre-clearance.

"Tata cara perizinannya, birokrasi prosedur perizinannya. Itu semua kami periksa. Kalau memang lambatnya di titik ini, kami akan gebrak di situ," ujar Tito di Kompleks Istana Presiden, Selasa sore.

Kedua, tim satgas akan menyelidiki tahap custom clearance. Tahap ini adalah tahap bongkar muat yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai.

"Apakah hambatannya di situ? Misalnya ada pungli atau ada prioritas lain sehingga (peti kemas) yang lain lamban, kami akan gebrak juga," ujar Tito.

Ketiga, tahap post-clearance. Tim satgas akan menyelidiki apakah lambatnya bongkar muat ada pada tahap ini atau tidak.

Sebab, jika tahap pre-clearance dan custom clearance sudah selesai, maka bongkar muat peti kemas seharusnya tidak butuh waktu lama.

"Jika pre-clearance sudah selesai, custom clearance juga sudah selesai, tapi tidak dikeluar-keluarkan dengan macam-macam alasan dan ujung-ujungnya setoran, kami juga akan gebrak. Intinya, di mana kami lihat itu menghambat, kami gebrak," ujar Tito.

Pengusaha yang jadi korban diharap melapor

Tito mengatakan, Polri akan membuka layanan pelaporan bagi pengusaha yang peti kemasnya tertahan lama di pelabuhan.

Ia berharap pengusaha yang menjadi korban kebobrokan tata kelola pelabuhan melapor ke Polri.

Dalam waktu dekat, ia akan mengumumkan akses pelaporan itu. Presiden, lanjut Tito, memberikan waktu satu bulan kepada pengelola tiga pelabuhan itu untuk memperbaiki tata kelola bongkar muat barang.

Namun, tim satgas tidak bekerja menunggu setelah satu bulan itu. Setelah dibentuk dalam waktu dekat ini, tim satgas akan langsung bekerja.

"Penegakan hukum akan kami lakukan tanpa harus menunggu satu bulan," ujar Tito.

(Baca: Jokowi Marah soal "Dwell Time", Kapolri Bentuk Satgas Sasar Tiga Pelabuhan)

Namun, jika penyelidikan menunjukkan bahwa lambannya bongkar muat itu tidak ditemukan unsur pidana dan lebih disebabkan kesalahan administrasi maka Polri akan menyerahkan keputusannya kepada Presiden kembali.

"Bisa saja beliau melakukan langkah-langkah lain di luar dari penegakan hukum. Misalnya, ya saya enggak ngertilah, apa mungkin pergantian pejabat pelabuhan, kan bisa saja," ujar Tito.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui masih banyak pelabuhan besar yang proses bongkar muatnya masih lamban.

Menurut dia, hal itu disebabkan masih adanya unsur-unsur yang tidak melakukan mekanisme satu atap dengan baik.

"Masih adanya pihak-pihak yang belum optimal menjalankan peran satu atap. Dua tempat yang masih memprihatinkan memang Surabaya dan Belawan," ujar Budi.

Ia pun bertekad untuk terus mengoptimalkan dwell time supaya lebih cepat dan efektif.

Kompas TV Jokowi Resmikan Terminal Peti Kemas Kalibaru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama

Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama

Nasional
Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Pemilu Gerindra

Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Pemilu Gerindra

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: Ironis dan Menyedihkan

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: Ironis dan Menyedihkan

Nasional
IK Dompet Dhuafa dan Rebach Internasional Luncurkan Re-Space untuk Bantu Optimalkan SDM Terampil

IK Dompet Dhuafa dan Rebach Internasional Luncurkan Re-Space untuk Bantu Optimalkan SDM Terampil

Nasional
Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Nasional
Update Kasus Brigadir J: Dugaan 'Kakak Asuh' Ferdy Sambo hingga Upaya Putri Candrawathi Lindungi Diri

Update Kasus Brigadir J: Dugaan "Kakak Asuh" Ferdy Sambo hingga Upaya Putri Candrawathi Lindungi Diri

Nasional
Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Nasional
KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

Nasional
Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Nasional
Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

Nasional
Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.