Kompas.com - 14/09/2016, 07:08 WIB
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Indonesia tetap berkomunikasi dengan pihak Prancis ihwal kemajuan pembenahan lahan kelapa sawit berkelanjutan. Program pembenahan ini menyangkut pula lahan gambut dan kawasan hutan.  Josephus PrimusMenurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Indonesia tetap berkomunikasi dengan pihak Prancis ihwal kemajuan pembenahan lahan kelapa sawit berkelanjutan. Program pembenahan ini menyangkut pula lahan gambut dan kawasan hutan.
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan Perjanjian Paris dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21 segera diratifikasi menjadi undang-undang.

"Untuk ratifikasi, kami akan menyerahkan rancangannya kepada parlemen dan mendiskusikannya agar menjadi hukum. Secepatnya," ujar Siti Nurbaya, pada pembukaan Pekan Diplomasi Iklim di Pusat Kebudayaan Kedubes Perancis, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Pihaknya sudah melakukan diskusi, lobi, dan beberapa kali melaporkannya ke Komisi VII dan IV DPR RI.

"Mudah-mudahan selesai karena setiap Selasa ada paripurna, minggu ini dari Presiden mudah-mudahan bisa ke Senayan (DPR)," katanya lagi.

Ia menyatakan, dunia sangat optimistis dan mengantisipasi perjanjian itu menjadi hukum di negara-negara yang menyetujuinya.

Indonesia, kata dia lagi, sangat berkomitmen untuk berkontribusi melawan perubahan iklim dan menurunkan temperatur global.

Sementara itu, Uni Eropa mengingatkan implementasi Perjanjian Paris dan mengharapkan keseriusan negara anggota G-20, termasuk Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Uni Eropa berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris, dan kami ingin mendorong seluruh negara anggota G-20 untuk melakukan hal yang sama," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend.

(Baca: Di COP21, Jokowi Akan Sampaikan Posisi Indonesia yang Rentan Perubahan Iklim)

Salah satu dukungan Uni Eropa kepada Indonesia adalah Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT).

FLEGT mempromosikan reformasi tata kelola kehutanan dan memerangi penebangan ilegal untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada 2002, jumlah kayu Indonesia yang legal hanya 20 persen, sedangkan kini lebih dari 90 persen ekspor kayu Indonesia berasal dari pabrik dan hutan yang diaudit secara independen.

Melihat pencapaian tersebut, ia optimistis Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara pertama yang memiliki sistem verifikasi legalitas kayu nasional (SVLK) di dunia yang sesuai dengan FLEGT.

Kondisi itu, menurut dia, merupakan cerminan komitmen Indonesia dalam meningkatkan tata kelola hutan dan upaya menangani perubahan iklim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Nasional
Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Nasional
436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Nasional
Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

Nasional
Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Nasional
Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Nasional
Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X