Kompas.com - 13/09/2016, 18:50 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, Hadar Nafis Gumay di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (1/12/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, Hadar Nafis Gumay di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (1/12/2015)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih merumuskan aturan terknis peraturan KPU (PKPU) terkait diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Jadi, kami masih bahas apa yang sudah diputuskan di dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) kemarin bahwa terpidana yang kategorinya atas tindakan kategori ringan atau tidak penjara, kurungan dibolehkan mendaftar," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di sela rapat pembahasan PKPU, di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

Meskipun demikian, Hadar mengungkapkan, kemungkinan aturan teknis terkait terpidana boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah akan serupa dengan aturan teknis bagi mantan narapidana.

Ia menjelaskan, aturan bagi mantan narapidana yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah adalah harus mengumumkan ke publik melalui media massa atas status dirinya, yakni seorang mantan narapidana.

(Baca: Mendagri: DPR yang Usul Terpidana Hukuman Percobaan Bisa Maju Pilkada)

Kemudian, lanjut Hadar, harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari redaktur media massa yang memberitakan pernyataan calon kepala daerah tersebut. Selanjutnya, dokumen atas pernyataan itu dilampirkan di dalam formulir pendaftaran.

"Media cetak misalnya, artikel, iklan (pernyataannya) tersebut harus ada. Kalau media elektronik, maka rekamannya, entah itu suara atau gambar, harus ada sebagai syarat," tutur Hadar.

Hadar menambahkan, tujannya persyaratan mengumumkan status diri sebagai mantan terpidana atau terpidana hukuman percobaan adalah agar masyarakat tahu siapa kandidat calon pemimpin daerahnya.

"Kira-kira begitu arahnya (kemungkinan keputusan aturannya), tapi untuk pastinya tunggu saja, kami masih bahas," kata dia.

(Baca: Akui Bertentangan dengan Publik, Komisi II Tetap Setujui Terpidana Percobaan Ikut Pilkada)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Nasional
Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Nasional
Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Nasional
Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Nasional
TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

Nasional
Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X