Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: 40,4 Persen Responden Nilai Tak Tepat Anies Dicopot sebagai Mendikbud

Kompas.com - 13/09/2016, 17:40 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei persepsi publik terhadap langkah Presiden Joko Widodo dalam merombak Kabinet Kerja jilid II.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, mayoritas responden mengkritik keputusan Presiden mencopot Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Data yang cukup menarik bahwa sekitar 40,4 persen publik lihat reshuffle terhadap Anies Baswedan kurang tepat," kata Arya saat merilis hasil survei di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Hasil survei lainnya, responden juga menyoroti sosok lain yang dianggap aktif, tetapi terkena reshuffle.

(baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

Sebanyak 22,7 persen responden menilai Rizal Ramli tak tepat dicopot sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Kemudian, sebanyak 20,9 persen responden menilai Jokowi tidak tepat mencopot Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.

Dalam reshuffle jilid II yang dilakukan pada akhir Juli 2016, Jokowi memilih Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Budi Karya Sumadi sebagai Menhub.

(baca: Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan)

Meski demikian, lanjut Arya, responden yang merasa puas terhadap kinerja Kabinet Kerja mencapai 56 persen.

Optimisme publik terhadap kinerja Kabinet jilid II bahkan lebih tinggi, sebesar 67 persen.

Masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kubu pendukung pemerintah juga tak lepas dari perhatian publik.

Sebanyak 71 persen responden menilai Presiden Jokowi mampu mengelola koalisi besar dalam menunjang jalannya pemerintahan.

"Ini menunjukkan pada peridoe kedua Presiden mulai berhasil mengkonsolidasi kekuasaan," ucap Arya.

(baca: Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain)

Arya menambahkan, kemampuan mengkonsolidasi kekuasaan itu terlihat dari hubungannya antara eksekutif dan legislatif.

Pada Oktober 2015, hanya 36,2 persen responden yang menilai hubungan keduanya berjalan harmonis. Kini, hingga Agustus 2016, penilaian publik naik menjadi 56,8 persen.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Kompas TV APA ALASAN ANIES BASWEDAN DICOPOT?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com