Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: 40,4 Persen Responden Nilai Tak Tepat Anies Dicopot sebagai Mendikbud

Kompas.com - 13/09/2016, 17:40 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei persepsi publik terhadap langkah Presiden Joko Widodo dalam merombak Kabinet Kerja jilid II.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, mayoritas responden mengkritik keputusan Presiden mencopot Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Data yang cukup menarik bahwa sekitar 40,4 persen publik lihat reshuffle terhadap Anies Baswedan kurang tepat," kata Arya saat merilis hasil survei di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Hasil survei lainnya, responden juga menyoroti sosok lain yang dianggap aktif, tetapi terkena reshuffle.

(baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

Sebanyak 22,7 persen responden menilai Rizal Ramli tak tepat dicopot sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Kemudian, sebanyak 20,9 persen responden menilai Jokowi tidak tepat mencopot Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.

Dalam reshuffle jilid II yang dilakukan pada akhir Juli 2016, Jokowi memilih Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Budi Karya Sumadi sebagai Menhub.

(baca: Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan)

Meski demikian, lanjut Arya, responden yang merasa puas terhadap kinerja Kabinet Kerja mencapai 56 persen.

Optimisme publik terhadap kinerja Kabinet jilid II bahkan lebih tinggi, sebesar 67 persen.

Masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kubu pendukung pemerintah juga tak lepas dari perhatian publik.

Sebanyak 71 persen responden menilai Presiden Jokowi mampu mengelola koalisi besar dalam menunjang jalannya pemerintahan.

"Ini menunjukkan pada peridoe kedua Presiden mulai berhasil mengkonsolidasi kekuasaan," ucap Arya.

(baca: Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain)

Arya menambahkan, kemampuan mengkonsolidasi kekuasaan itu terlihat dari hubungannya antara eksekutif dan legislatif.

Pada Oktober 2015, hanya 36,2 persen responden yang menilai hubungan keduanya berjalan harmonis. Kini, hingga Agustus 2016, penilaian publik naik menjadi 56,8 persen.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Kompas TV APA ALASAN ANIES BASWEDAN DICOPOT?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com