Mendagri: DPR yang Usul Terpidana Hukuman Percobaan Bisa Maju Pilkada

Kompas.com - 13/09/2016, 17:10 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (25/8/2016). Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (25/8/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa aturan terpidana percobaan bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah merupakan usulan dari DPR.

Pemerintah, kata dia, hanya menyetujui usulan tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

"Keputusan RDP kemarin itu kan dalam kerangka DPR memberi masukan kepada KPU, menyarankan agar peraturan yang dibuat oleh KPU tidak menyimpang dari Undang-Undang," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Tjahjo mengaku pemerintah menyetujui hal itu karena sudah berdasarkan pertimbangan para pakar yang diundang dalam rapat tersebut.

(Baca: KPU Rumuskan Peraturan Terpidana Percobaan Boleh Ikut Pilkada)

Pertimbangannya, ada kekhawatiran akan muncul calon kepala daerah yang tak sengaja terlibat kecelakaan sehingga harus menjadi terpidana yang menjalani hukuman percobaan.

"Bagaimana kalau pada saat dia sebagai calon, atau seminggu mau kampanye, atau mau mendaftarkan, mungkin dia punya masalah kecelakaan, nabrak orang. Nah apakah dia harus gugur? Apakah dia dijebak dan sebagainya?" ucap Tjahjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menegaskan bahwa aturan terpidana percobaan bisa maju Pilkada sudah final.

KPU tengah menyusun Peraturan KPU yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Nanti kita lihat di PKPU-nya karena tanggal 14 harus sudah disusun," ujar Tjahjo.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X