Sekretaris Fraksi Hanura Minta Revisi PKPU Pencalonan Dibahas Ulang

Kompas.com - 13/09/2016, 16:20 WIB
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana meminta agar revisi Peraturan KPU tentang pencalonan dibahas ulang di Komisi II.

Menurut dia, pasal yang membolehkan terpidana hukuman percobaan dapat maju di pilkada, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dadang mengaku bahwa dalam rapat pembahasan sebelumnya, Kapoksi Hanura di Komisi II, Rufinus Hutauruk, secara lisan telah menyatakan setuju terhadap keberadaan pasal tersebut. Namun, pimpinan fraksi justru berpendapat berbeda.

"Kapoksi kami memberikan pandangan yang sedikit mendukung yang sama dengan Golkar. Tapi kami hari ini menyatakan mencabut dukungan itu. Artinya kami secara tegas menolak,” kata Dadang saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).

Dadang menegaskan, integritas seorang calon kepala daerah merupakan hal penting. Jika seorang pemimpin bermasalah terpilih sebagai kepala daerah, tentu berdampak besar terhadap jalannya pemerintahan daerah yang akan ia pimpin.

"Kalau kemudian dia selalu digoreng terkait tindakan hukum di pidana percobaan, tentu jalannya pemerintahan tidak akan efektif ketika ada keraguan di dalam masyarakat dan support masyarakat menjadi tidak tegas," ujarnya.

(Baca: Akui Bertentangan dengan Publik, Komisi II Tetap Setujui Terpidana Percobaan Ikut Pilkada)

Ia menambahkan, Fraksi Hanura telah melayangkan surat kepada pimpinan Komisi II yang intinya mencabut sikap fraksi sebelumnya.

Selain itu, Fraksi Hanura juga meminta agar revisi peraturan itu dibahas ulang. Sebab, belum sepenuhnya fraksi setuju dengan hasil revisi tersebut.

Selain Hanura, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat sebelumnya telah menyatakan penolakan.

"Perlu dilakukan sebuah diskusi ulang di Komisi II, karena beberapa fraksi menolak. Publik juga sudah membicarakan ini menjadi, DPR sudah mesti meresponsnya," kata Dadang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

Nasional
Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X