Terpidana Percobaan Dibolehkan Maju di Pilkada, DPR Dianggap Sia-siakan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 13/09/2016, 14:49 WIB
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. sabrina asril/kompas.comPengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyayangkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait diperbolehkannya seorang yang berstatus terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Hendri, DPR kerap kali membuat keputusan yang kontroversial. Walaupun dalam masalah konteks ini pertimbangannya adalah dasar persamaan hak. Namun, DPR dinilai lupa bahwa masih banyak kader pemimpin unggul yang tidak tersangkut kasus hukum.

"Ini keputusan ciri khas DPR sekali. Penuh kontroversi dan terserah mereka," ujar Hendri saat dihubungi, Selasa (13/9/2016).

Menurut Hendri, tidak seharusnya DPR meminta pengesahan PKPU itu. Sebab, banyak masyarakat yang juga tidak setuju dengan aturan itu.

"Sangat disayangkan DPR kembali menyia-nyiakan kepercayaan publik," kata dia.

Hendri berharap, partai politik tidak memanfaatkan peluang diberlakukannya aturan tersebut. Sebab, semestinya partai politik lebih selektif dalam mengusung calon kepala daerah.

"Mudah-mudahan partai politik pengusung tidak ada yang menggunakan keputusan ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan pihak penyelenggara pemilu memutuskan bahwa terpidana yang menjalani hukuman percobaan atau terpidana yang tidak diputuskan hukuman penjara boleh mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.

"Ditetapkan terpidana percobaan bisa mengikuti pilkada. Jadi nanti mereka boleh mendaftar asalkan percobaan. Kalau dikurung penjara, tidak boleh," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di KPU, Minggu (11/9/2016).

Meski mempunyai argumen yang berbeda, Hadar menjelaskan bahwa posisi KPU saat ini tidak dapat berbuat banyak karena ada aturan yang mengikat di dalam Pasal 9A UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak.

Pasal itu menyebut bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X