Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Minta Presiden Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif

Kompas.com - 13/09/2016, 10:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif.

Menurut Agus, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman yang kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM sudah terbebani tugas yang berat.

"Memang saat ini Presiden sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM, yakni Pak Luhut, tetapi kan beliau juga menjabat Menko Kemaritiman dan harus mengkoordinasi kementerian lain yang terkait kemaritiman," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terlebih, menurut Agus, ESDM merupakan pos kementerian yang penting. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya energi dan mineral yang harus dikelola dengan baik.

(baca: Refly Harun: Masalah Hukum Arcandra Sudah Selesai)

Agus berharap, dengan pengangkatan Menteri ESDM definitif, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Sebab, saat ini hampir sebagian besar sumber daya energi dan mineral milik Indonesia justru banyak dikelola dan dinikmati oleh pihak asing.

Saat ditanya siapa sosok yang pantas menempati kursi Menteri ESDM, Agus mengaku menyerahkan sepenuhnya pada Presiden.

(baca: Pengangkatan Arcandra Jangan Seperti "Stand Up Comedy")

Ketika ditanya kelayakan Arcandra Tahar untuk kembali menduduki kursi Menteri ESDM, Agus mengatakan, sebaiknya diserahkan kepada aturan dan proses yang berlaku.

"Jadi jangan menebak-nebak, itu masih wacana dan yang namanya wacana kan tidak bisa dipastikan. Biar nanti sama-sama kita lihat dan semua tentu harus melalui aturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Agus.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa Menkumham Yasonna Laoly sudah menyampaikan laporan terkait perkembangan terbaru status kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar.

 

(Baca: Jokowi Sudah Terima Laporan Menkumham soal Kewarganegaraan Arcandra)

Meskipun demikian, Jokowi mengaku belum memanggil Arcandra Tahar untuk dimintai keterangan secara lengkap mengenai proses perpindahan status kewarganegaraannya.

Jokowi mengatakan masih akan melihat dan mempelajari lebih lanjut terkait masalah kewarganegaraan tersebut.

(Baca: Hidayat Nur Wahid Yakin Jokowi Tak Akan Ambil Risiko Angkat Arcandra Jadi Menteri)

Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah dirinya akan kembali melantik Arcandra sebagai Menteri ESDM.

"Sampai saat ini saya akan melihat dulu masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan," kata Jokowi.

Kompas TV Status WNI Arcandra Tahar Menuai Pro Kontra di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com